Menkominfo Bantah Jutaan NIK Bocor ke China

| 14 Mar 2018 07:20
Menkominfo Bantah Jutaan NIK Bocor ke China
Ilustrasi Sim Card (Pixabay)
Jakarta, era.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dihantam berita hoaks di jejaring media sosial Twitter. Dia disebut sengaja membocorkan data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) terkait Pemilu 2019.

Usut punya usut, kabar hoaks itu datang dari akun Twitter bernama @PartaiHulk. Dia menulis Menkominfo Rudiantara dipaksa oleh intelijen dari China untuk membocorkan data KK dan NIK, seperti dilihat era.id, Rabu (14/3/2018).

"Menkominfo Rudiantara dipaksa intelijen China untuk bocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai. Rudiantara dipaksa kejar target paling lambat akhir Mei tahun ini untuk produksi jutaan KTP di Beijing atas arahan Xi Jin Ping untuk pemenangan Jokowi. *infovalid'," unggah PartaiHulk di Twitter.

 

Melalui akun Twitter pribadinya @rudiantara_id, sosok yang akrab disapa Chief RA itu langsung membalas tweet tersebut. Menurutnya hoaks yang viral itu mengandung fitnah yang kejam.

"Slmt pagi. Tweet @PartaiHulk ini mengandung fitnah yg sangat keji & tidak berdasar. Yg disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sbg perbuatan yg dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah berjamaah. Jangan sampai fitnah/hoax banyak disebar di medsos. Salam, ra." unggah Chief RA, Selasa (13/3).

Balasan Rudiantara itu langsung viral di media sosial, sekitar 1.037 warganet memperbincangkan balasan dari Chief RA ke PartaiHulk tersebut. 

Sebelumnya, staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Henri Subiakto, juga mengatakan informasi soal kebocoran data KTP dan KK adalah hoaks. Henri menyatakan sudah memastikan hal tersebut ke Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Henri, seluruh data disimpan dalam server yang dilindungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta berada di dalam negeri.

"Servernya ada di Indonesia, dilindungi Undang-Undang (UU) dan kita juga ada BSSN sebagai security," ungkap Henri.

Henri memaparkan, hingga saat ini, sudah lebih dari 339 juta nomor ponsel yang melakukan registrasi. Angka ini diprediksi terus bertambah, mengingat waktu registrasi yang masih cukup panjang.

 

Rekomendasi