"TNI akan mendukung program kerja BPIP karena TNI memiliki infrastruktur yang bagus sampai pelosok tanah air. Mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai dengan Babinsa," kata Hadi di Kantor Panglima TNI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).
Bentuk perencanaan elaborasi program kerja di antaranya penggunaan alutista TNI dan mengikutsertakan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar untuk diberikan pemahaman ideologi Pancasila.
"Ada beberapa prajurit saya yang akan ditugaskan, Satgas Pamtas (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan) yang diberikan pencerahan satu sampai dua minggu oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang nantinya mereka mampu memberikan pembinaan di daerah," jelas Hadi.
Kepala BPIP Yudi Latif menyebut akan memanfaatkan kerja sama dengan kapal laut, untuk memaksimalkan penyuluhan Pancasila. Selain itu, BPIP juga meminta bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam sosialisasi ke masyarakat.
“Jadi kalau kita bisa bersama TNI untuk memfungsikan Babinsa di tingkat wilayah, sangat bagus. Kita akan menggelar training of kindness agar setelah itu mereka dapat menyosialisasikan Pancasila ke desa” lanjutnya.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 yang diteken 28 Februari 2018. Melalui Perpres ini, Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) naik kelas menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. BPIP kini menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
