"Tidak ada hubungan antara pilkada dan uang palsu. Dalam satu juta bilyet peredaran uang asli akan ada 8 lembar uang palsu. Jumlahnya tidak berubah jelang pilkada," kata Asral di Bareskrim Polri KKP, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2018).
Asral menyebut, peredaran uang palsu di Indonesia semakin kecil jumlahnya. Salah satu faktornya karena fitur pengamanan rupiah yang makin lengkap. Sebab, BI melengkapi uang kertas rupiah dengan 18 fitur pengaman.
“Jumlahnya kita enggak bisa sebut. Karena uang palsu itu tidak bernilai. Jadi kita bisa bilang hanya rasio, rasionya menurun. Temuan terbanyak di Jabodetabek, Jatim, Jabar dan Jateng. Wajar karena di sini perekonomian besar,” jelas dia.
Bareskrim mencatat, DKI Jakarta sering menjadi daerah teratas peredaran uang palsu. Meski begitu, uang terbitan 2016 lebih sulit dipalsukan karena ada 6 warna yang harus terlihat sinar UV.
Sindikat pengedar uang palsu berhasil ditangkap. (Jafriyal/era.id)
Selain itu, uang rupiah saat ini menggunakan fitur rainbow printing, yaitu gambar dari sudut tertentu terlihat tapi dari sudut lain tidak. Teknologi ini yang membuat rupiah sulit dipalsukan.
Kemudian, ada juga fitur keamanan rupiah berupa optically variable ink (OVI). Pengedar uang palsu tidak mampu menghasilkan OVI, karena OVI mampu memberikan perubahan warna dalam rupiah.
Asral menjelaskan, bahwa BI menyiapkan tiga strategi untuk menangkal peredaran uang palsu di Indonesia. Tiga strategi itu adalah preventif, preemtif dan represif.
“Preventif jadi rupiah ini memiliki fitur pengamanan yang baik. Uang palsu ini memang jauh dengan yang aslinya. Preemptif BI bekerja sama dengan Bareskrim untuk sosialisasi yangg masif dengan edukasi ciri-ciri uang palsu. Ketiga, seandainya sudah kita lindungi masih ada dipalsukan dan diedarkan kita lakukan represif,” terang dia.
