"Dengan hasil seperti itu, kami pemerintah sedang pertimbangkan dan mengkaji untuk memperluas BPNT yang akan didistribusikan dengan penambahan 24 kabupaten/kota," kata Puan usai menggelar rapat koordinasi evaluasi terkait BNPT dan beras sejahtera (rastera) di kantor Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).
Selain itu, lanjut Puan, perluasan penyaluran BPNT juga didasari dari adanya kepuasan penerima BPNT.
"Dari hasil survei Melinda Gates, 90 persen keluarga penerima (BPNT) manfaat menyatakan kepuasannya akan penerimaan BPNT dan juga berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan), dan lain-lain," ujar Puan.
Sementara itu, 24 kabupaten/kota yang akan menjadi sasaran perluasan BPNT merupakan daerah yang dianggap sudah siap untuk melakukan BPNT. Daerah tersebut antara lain, Banda Aceh, Solok, Bengkulu, Metro, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang.
Kesiapan e-warung, kata Puan, juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kabupaten/kota tersebut menerima bantuan. "Kesiapan e-warung yang ada di daerah tersebut. Rasionya, satu warung harus bisa melayani 250 KPM," tambah dia.
Program e-warung yang dimaksud adalah warung-warung yang ada di lingkungan masyarakat dan bisa bekerja sama dengan agen Himpunan Bank Milik Negera (Himbara).
"Warung ini warung di masyarakat yang bekerja sama dengan agen di bank. Jadi kita nggak bangun warung baru, tapi warung lama yang bisa agen Himbara dan bisa menggunakan perangkat di bank," kata Puan.
Hadir dalam rapat tersebut, sejumlah menteri dan pejabat terkait, seperti Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, serta perwakilan dari Sekretariat Kabinet, BRI, BNI, Mandiri dan OJK.
