"Pemerintah mengambil langkah yang maksimal bahkan dalam kasus Zaini Misrin yang ekstrem ini, langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah extraordinary," kata Hanif di Komisi IX DPR, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Dia menambahkan, Kemenaker bersama Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) akan terus melakukan upaya optimal terhadap TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.
"Pada prinsipya pemerintah terus melakukan pengawalan mengambil langkah optimal terhadap TKI kita yang terancam hukuman mati," lanjut Hanif.
Dalam catatan Hanif, buruh migran Indonesia yang terjerat kasus hukum sepanjang periode 2011 hingga 2018 mencapai 102 kasus. Sebanyak 79 kasus di antaranya berhasil terbebas dari eksekusi hukuman mati.
"Saya ingin publik melihat dari perspektif yang lain bahwa untuk Saudi Arabia dalam periode 2011-2018 ada 102 kasus TKI kita yang terancam eksekusi mati. Tapi 79 di antaranya berhasil dibebaskan pemerintah Indonesia dari hukuman mati, ada 3 yang dieksekusi 20 yang dalam proses," paparnya.
Hanif mengatakan Presiden Joko Widodo melakukan usaha-usaha tersebut secara intensif. Bahkan, kata dia, nota protes sudah dikirimkan sekitar 40 kali.
"Seluruh upaya kita lakukan baik itu pendekatan dan pendampingan hukum. Langkah-langkah diplomasi, non diplomasi termasuk memintakan pengampunan sudah kita lakukan," ucap Hanif
"Bahkan, Pak Jokowi dalam tiga kali pertemuannya dengan Raja Saudi juga sudah menyampaikan soal itu, surat secara resmi juga sudah. Nota diplomatik, kita itu kalau enggak salah bisa 40-an kali," lanjutnya.
Seperti diketahui, TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Zaini Misrin dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. KBRI baru mengetahui bila Mahkamah Aamah di Mekah telah menjatuhkan vonis mati bagi Zaini.
