Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah, apa yang disampaikan oleh Mantan Ketua DPR tersebut tidak benar.
“Kami bukan dalam posisi desainer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit (periksa) terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima era.id, Kamis (22/3/2018).
Hasto menilai, sikap Novanto yang menyebutkan banyak nama tokoh penting guna mendapatkan kesempatan dari majelis hakim sebagai Justice Collaborator, sehingga dapat meringankan dakwaannya.
"Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan," papar Hasto.
Seperti diketahui, di persidangan Setya Novanto secara terang-terangan menyebut nama anggota DPR RI yang saat itu dianggapnya menerima aliran uang panas tersebut.
Tak hanya memberikan uang kepada beberapa anggota DPR, saat ada pertemuan di rumah Novanto, ia menyebut bahwa koleganya Made Oka Masagung melaporkan adanya beberapa pemberian uang kepada Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan anggota DPR RI Pramono Anung.
“Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, (uang) diberikan ke Puan Maharani 500.000 dolar AS dan Pramono Anung 500.000 dolar AS,” jelas Novanto.
Dalam keterangannya di persidangan tersebut, bekas Ketua Umum Partai Golkar juga mengaku hanya mendapat laporan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dirinya juga membantah mengatur fee 5 persen dan 5 persen untuk eksekutif.
