Gelagat Novanto akan menembak dua politikus PDIP itu sudah terlihat dalam persidangan sebelumnya, Rabu (14/3). Saat itu, Novanto bertanya pada saksi, Made Oka Masagung, apakah ingat proses serah terima uang untuk dua anggota DPR. Penyerahan uang, kata Novanto, dilakukan di kediamannya, di Jakarta.
"Pak Made Oka dan Andi pernah ke rumah saya akan menyerahkan uang kepada anggota dewan yakni dua orang yang sangat penting, apakah masih ingat, Pak?" tanya Novanto, pekan lalu.
"Enggak ingat, saya tidak pernah kasih. Tidak ada," jawab Made Oka.
Pada hari yang sama, keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, juga membantah pernyataan pamannya soal pemberian uang kepada sejumlah anggota DPR. Irvanto mengaku hanya ingat Andi Narogong pernah menjanjikan paket pekerjaan terkait e-KTP, tapi tak pernah terealisasi.
"Yang saya ingat, saya tidak mendapatkan pekerjaannya. Kalau yang dibilang Andi meminta saya serahkan uang ke anggota dewan juga tidak pernah ada," kata Irvanto.
Baca Juga : Novanto yang Kini Jadi Serba Tahu
Meski seluruh saksi membantah, tapi Novanto tetap menembak dua politikus PDIP menerima aliran uang e-KTP. Dalam persidangan Kamis (22/3) kemarin, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sambil sesenggukan menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima masing-masing 500 ribu dolar AS dari proyek e-KTP.
"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri Oka dan Irvanto. (Uang) diberikan ke Puan 500 ribu dolar AS dan Pramono Anung 500 ribu dolar AS," ungkap Novanto.
Tudingan Novanto langsung dibantah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan partainya siap diaudit untuk membuktikan tidak benarnya keterangan Novanto.
"Kami siap diaudit untuk membuktikan bahwa keterangan Bapak Setya Novanto tidak benar," ujar Hasto.
Baca Juga : PDIP Enggak Terima Tuduhan Novanto
Tidak berselang lama, Pramono Anung yang saat kejadian menjabat Wakil Ketua DPR bidang Industri dan Pembangunan juga membantah semua keterangan Novanto. Menurut Pramono, kuat dugaan Novanto menyebut banyak nama demi dikabulkannya permohonan jadi justice collaborator.
"Saya siap dikonfrontasi dengan Novanto dengan siapapun di manapun. Kalau Novanto ingin mendapat status justice collaborator untuk meringankan hukuman, seharusnya Novanto tidak asal catut nama-nama," ujar Pramono yang kini menjabat Sekretaris Kabinet.
