Jakarta, era.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta mantan Mendagri era Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi, jujur soal kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya, kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu, kini menyeret dua politikus senior PDI Perjuangan.
Nama Puan Maharani dan Pramono Anung, disebut dalam kesaksian Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/3) kemarin. Keduanya disebut menerima uang panas proyek e-KTP sebesar 500.000 dolar AS.
Hasto meminta Gamawan gamblang memberikan informasi soal proyek e-KTP sebagai bentuk pertanggungjawaban dan membuktikan pemerintahan sebelumnya bersih dari korupsi. Dia juga membantah kader-kadernya terlibat dalam skandal e-KTP. Karena menurutnya, saat pembahasan proyek itu, posisi PDIP bukan sebagai partai pemenang Pemilu.
"Pemerintah tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan tidak pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi. Tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," ujar Hasto, kemarin.
Baca Juga : PDIP Minta Gamawan Blak-blakan soal e-KTP
Mendengar itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan merasa tersinggung, selain terkesan aneh dan menggelikan, statement Hasto juga disebut memojokkan ketua umum partainya yang notabene sebagai penguasa pada saat itu.
"Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus e-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, kader utama PDIP, sebagai pihak yang menerima dana e-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan," ujarnya, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Hinca menambahkan, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara pribadi dan dipertanggungjawabkan secara pribadi pula. Untuk itu, dia menilai, perbuatan ini tak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.
Baca Juga : Drama Baru Novanto Dimulai dengan 'Tembakan'
Baca Juga : Novanto Buka Nama-nama Penerima Uang e-KTP
"Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima era.id, Jumat (23/3/2018).
(2).jpg)
Sebagai partai penguasa, kata Hinca, PDI Perjuangan tengah diuji sejarah. Apakah partai berlambang banteng itu akan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Baik ketika kadernya terjerat kasus korupsi, maupun tidak.
Hinca juga menilai, pernyataan PDI Perjuangan yang terkesan mendiskreditkan dengan menyalahkan SBY dan Partai Demokrat salah alamat. Menurut Hinca, bantahan PDIP seharusnya ditujukan kepada Setya Novanto dan KPK bukan kepada SBY.
"Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto," tegasnya.
