"Desainer e-KTP ini adalah pemerintah sebelumnya. PDI Perjuangan kan posisinya adalah oposisi. Nah, ini mencoba menarik bahwa persoalan e-KTP ini seolah-olah jadi tanggung jawab PDIP,” ujar Masinton, dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).
Selain itu, anggota Komisi III DPR ini menduga Novanto adalah aktor utama dalam drama mega korupsi proyek e-KTP. Untuk itu, kata dia, keliru jika Novanto mendapatkan justice collaborator.
"Dari kasus ini kan jelas bahwa dengan status pengajuan status JC Setnov diberikan kepada pelaku minor, bukan pelaku utama, untuk membuka aktor intelektualnya siapa. Nah, dalam kasus e-KTP ini supaya enggak salah, jangan kita mudah mengobral JC, karena peraturannya jelas,” ucapnya.
Baca Juga : Telenovanto di Kasus e-KTP
Apalagi, pernyataan Setya Novanto, menurut Masinton, jelas ada upaya menarik partainya dalam pusaran kasus korupsi tersebut.
“Kalau kita lihat pernyataan Setnov ini mencoba menarik-narik dengan yang lain, dan keterangannya yang katanya tadi sudah dibantah di persidangan sebelumnya,” tuturnya
.jpg)
Ilustrasi (era.id)
Sebelumnya, dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3) lalu, Novanto mengaku tak hanya memberi uang kepada beberapa anggota DPR. Dia menyebut, Made Oka Masagung melapor adanya beberapa pemberian uang kepada Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan anggota DPR Pramono Anung.
"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, (uang) diberikan ke Puan Maharani 500.000 dolar AS dan Pramono Anung 500.000 dolar AS," jelas Novanto.
