"Tentu Novanto tidak mau sendirian," kata Ujang saat dihubungi era.id, Minggu (25/3/2018).
Dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP, Novanto menyebut ada uang Rp5 miliar yang mengalir ke Partai Golkar. Uang itu digunakan untuk kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Tak hanya itu, Novanto juga menyebut dua Politisi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dan Chairuman Harahap ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP, masing-masing 500.000 dolar AS.
"Mekeng dan Chairuman pun disebut akan berdampak, tapi tidak besar. Karena Mekeng dan Chairuman bukan pucuk pimpinan di Golkar," kata Direktur Indonesia Political Review itu.
.jpg)
Baca Juga : Acara Penting Golkar Pakai Uang Korupsi?
Menurut Ujang hal ini bisa berbahaya bagi Partai Golkar, terlebih pelaksanaan Pilpres 2019 yang sudah semakin dekat. Ujang menilai, tak menutup kemungkinan nama pengurus Partai Golkar lainnya akan diseret Novanto dalam perkara e-KTP.
"Mekeng memang sahabat karibnya Airlangga. Bisa saja sih merembet pemberitaannya ke Airlangga. Jika perkataan Novanto itu benar, bisa saja akan mengganggu citra Golkar dan Airlangga," ujarnya.
Meski demikian, Ujang menilai Partai Golkar sudah lihai menghadapi kasus korupsi yang menjerat kadernya. Dia menyampaikan itu merujuk pada pengalaman Partai Golkar yang mampu bertahan dalam kasus korupsi Al Quran beberapa waktu silam.
"Golkar sudah berpengalaman. Lihat saja dulu kasus korupsi Al Quran yg dilakukan kadernya, Golkar tetap bertahan," ujar Ujang.
Aliran uang haram dari proyek e-KTP untuk Partai Golkar mulai terkuak saat salah satu vendor proyek e-KTP, Charles Sutanto Ekapradja, bersaksi dalam sidang dan mengatakan ada setoran uang ke Partai Golkar.
Novanto juga mengakui ada aliran uang untuk Partai Golkar sebesar Rp5 miliar. Menurut dia, uang itu diserahkan oleh keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, untuk membiayai rapimnas.
"Rp5 miliar untuk rapimnas," kata Novanto, menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjamin tidak ada uang korupsi e-KTP masuk ke partainya untuk pembiayaan rapimnas. Pada Rapimnas Partai Golkar 2012, Aburizal menjabat ketua umum dan Novanto menjadi bendahara umum.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menolak mengomentari pernyataan Novanto itu. Menurut dia, tuduhan ada uang korupsi e-KTP mengalir ke Partai Golkar hanya bisa dijelaskan Novanto sebagai pihak yang mengungkapkan.
Adapun Mekeng menilai Novanto merangkai cerita bohong supaya tidak dianggap korupsi sendirian.
"Kalau berbohong berarti sumpah palsu ya. Jadi saya anggap itu kebohongan publik yang dilakukan untuk menyelamatkan dirinya," ujar Mekeng, Kamis (22/3).
