Bisakah Data Pribadi Dipermainkan Saat Pemilu?

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi (Ayu/era.id)

Masih membicarakan soal Era Kebebasan Semu, terlebih setelah kita tahu kalau sebenarnya keberadaan Kita adalah 'Big Data' yang merekam semua perilaku hingga kebiasaan kita di dunia maya. Terlepas dari itu semua apa jadinya jika data-data berharga kita yang tersimpan di dunia virtual disalahgunakan. Masih bertalian dengan tulisan sebelumnya, kita akan memasuki kemungkinan jika data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah.

Jakarta, era.id - Keanekaragaman data yang terkumpul dalam big data menjadikannya sebagai harta karun berharga. Hal itu kerap jadi incaran para peretas untuk meraup keuntungan. 

Beberapa tahun terakhir, Indonesia tengah memperbarui metode perekaman data penduduknya dalam wujud kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang canggih. Kenapa dibilang canggih? Seenggaknya ada beberapa teknologi modern yang tertanam dalam e-KTP dan berisi data diri pemiliknya.

Bila dirinci e-KTP memiliki chip yang menyimpan biometrik sederhana dari identitas yang melekat pada kita, seperti sidik jari, scan retina mata sampai foto wajah kita terekam di dalam e-KTP. Konsekuensinya, dengan teknologi ini, penduduk tidak bisa memiliki dua e-KTP baik dengan biodata sama ataupun berbeda. 

Data-data yang telah dikumpulkan itu terekam dan tercatat dalam big data milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keren kan, kita juga terpukau kok, tapi siapa sangka jika data penduduk Indonesia yang banyak itu berada di luar negeri, kok bisa?.

Hal ini disebabkan konsorsium pemenang tender proyek e-KTP berada di negeri Paman Sam AS. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah memastikan bahwa data-data yang terekam di e-KTP akan aman.

"Terkait isu yang disampaikan bahwa semua data registrasi (bocor), saya jamin aman. Tidak ada data yang keluar dan data yang bocor," kata Zudan dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/3).

Sampai di sini, tenang rasanya jika data pribadi kita terjamin kerahasiaannya. Kendati demikian, siapa yang menjaga dan mengawasi big data milik penduduk Indonesia di dunia maya?

Keamanan data privasi

Menelisik lebih dalam kejadian bocornya 50 juta data Facebook yang dimanfaatkan perusahaan riset Cambridge Analytica untuk kebutuhan kampanye pilpres di Amerika Serikat, memunculkan banyak tanda tanya hingga harus mengerutkan dahi untuk berpikir, apakah data pribadi kita aman.

Sebab data informasi pribadi kita yang berharga itu bisa saja menjadi komoditas seksi di era digital informasi saat ini. Berbagai pihak ketiga seperti pemerintah, militer, hingga entitas bisnis, dan organisasi nirlaba mulai bergantung kepada akses dari kepemilikan data pribadi.

Banyak motif-motif mendasar terkait kepemilikan data informasi pribadi. Seperti contoh, negara membutuhkan data informasi warganya untuk memetakan apa saja hal-hal yang dibutuhkan warganya, sekaligus memetakan bahaya-bahaya yang berasal dari masyarakat.

Nah, ada benang merah yang saling bertalian antara big data, isu kebocoran data hingga pemanfaatannya. Korelasi itu bukan tanpa alasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap data kependudukan yang disimpan di luar negeri.

"Ini problemnya karena ini menyangkut 110 juta data penduduk. Ini yang menjadi beban kami bahwa negara tidak mampu melindungi kerahasiaan data kependudukan warga negara. Ironisnya perusahaan ini perusahaan Amerika," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Menurutnya, isu pencurian data bukanlah isapan jempol, apa yang terjadi di dunia maya menjadi kekhawatiran Tjahjo.

"Nggak harus saya jawab. Wong namanya internasional, tahu-tahunya ada orang yang punya paspor pakai data Anda, bagaimana? Orang luar negeri punya passport, tetapi menggunakan data Anda. Bukan nama saja, lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, sampai iris mata dan sidik jari," lanjutnya.

Kembali lagi soal 'big data' yang dimanfaatkan dalam konteks kampanye oleh partai pendukung Presiden Donald Trump. Data-data pengguna Facebook menjadi komoditas untuk mengampanyekan dukungan untuk pemilu di sana. 



Apakah hal itu bisa terjadi juga di Indonesia?

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menjelaskan data pribadi Indonesia dilindungi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada sanksi penjara enam tahun dan denda sampai Rp2 miliar untuk seseorang yang melanggarnya.

Hal itu disampaikan dalam lampiran Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ditetapkan Rudiantara pada 7 November 2016. Di situ diatur pengumpulan data pribadi yang bersifat rahasia wajib dilakukan dengan persetujuan pemiliknya. Pengumpul data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi itu.

Pada Bagian Ketiga 'Pengolahan dan Penganalisaan Data Pribadi' dari Peraturan Menkominfo itu, yakni di Pasal 12, dijelaskan bahwa data pribadi hanya dapat diolah dan dianalisa bila sudah ada persetujuan dari pemilik data. Pada Bab IX yang mengatur Sanksi Administratif, yakni Pasal 36, disebutkan sanksi untuk pelanggar peraturan data pribadi ini.

Pasal 36
(1) Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan /atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesua dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa
a. peringatan lisan
b. peringatan tertulis
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online)


Nah dari serangkaian peristiwa di atas, perlu dipahami data pribadi yang disimpan baik di e-KTP, akun media sosial kita bahkan perilaku kebiasaan berselancar di internet sebagai pedang bermata dua. Kita harus sadar banyak persoalan yang lebih serius dapat terjadi ketika berselancar di dunia maya.

Lindungi data pribadi kita dan jangan sampai dimanfaatkan ya, gaes!
 

Tag: era kebebasan semu

Bagikan: