PDIP Dukung KIP soal Transparansi Anggaran
PDIP Dukung KIP soal Transparansi Anggaran

PDIP Dukung KIP soal Transparansi Anggaran

By bagus santosa | 28 Mar 2018 14:48
Jakarta, era.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung kegiatan diskusi dan deklarasi keterbukaan informasi publik partai politik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI tahun ini.

Dengan kegiatan itu, Hasto menilai, partai politik dapat mempertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan dana-dana yang diperoleh dari partai, konstituen dan kadernya.

"(Kegiatan KIP) Ini merupakan hal yang sangat baik sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi partai politik di dalam mengelola seluruh kekuasaan politik yang berasal dari rakyat. Kami berikan dukungan sepenuhnya," kata Hasto usai kegiatan diskusi dan deklarasi keterbukaan informasi publik partai politik di Gedung DPP PDIP, Rabu (28/3/2018).

Hasto mengungkapkan, kegiatan yang diusung KIP ini sebenarnya sudah direalisasikan PDIP tiga tahun lalu. Partai berlambang banteng ini melakukan upaya akuntabilitas dan transparansi guna memperbaiki kinerjanya melalui beberapa cara seperti mengadakan sekolah partai, membuat rekening dan memberikan laporan keuangan partai.

"Kami sudah mempersiapkan sejak tiga tahun yang lalu bagaimana partai juga merespons berbagai kritik yang diberikan kepada kami dengan memperbaiki kinerja partai politik sekolah partai sekolah kaderisasi partai dan juga keuangan partai," kata Hasto.

Dikatakan Hasto, PDIP membuka rekening yang disebut gotong royong. Rekening ini menerima sumbangan dari beberapa unsur seperti anggota partai, masyarakat hingga pengusaha. Rekening ini, menurut dia, juga telah diaudit oleh akuntan publik yang terpercaya.

"Itulah sebagai bagian dari komitmen kami," kata Hasto.

Hasto menambahkan, PDIP merupakan partai yang terbuka. Karena itu, PDI Perjuangan mengizinkan pihak luar yang ingin menjadikan laporan keuangan PDIP sebagai kajian.

"Di dalam manajemen partai, kami juga terbuka. Kami melakukan kerja sama sehingga kami sudah diaudit mendapatkan ISO 9001," ucap Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua KIP, Gede Narayana mengatakan, pihaknya memang sengaja melakukan kegiatan. Sebab, menurut dia, parpol dan BUMN merupakan organisasi publik yang sangat sulit terbuka.

"Tahun lalu itu, Parpol dan BUMN lah yang sulit terbuka ke publik. Nah, tahun ini momentumnya, karena ada pilkada dan sebentar lagi pilpres kita bikin kegiatan ini. Ini tantangan juga buat parpol," kata dia.

Pada saat yang bersamaan, lanjut Gede, beberapa komisioner KIP juga melakukan kegiatan yang sama dengan beberapa partai politik peserta pemilu.

"Kami ada tujuh. Kebetulan saya dan satu rekan ke PDI Perjuangan. Yang lain ada yang ke PAN, macam-macam," kata dia.

Rekomendasi
Tutup