"Kami apresiasi PDIP karena sudah menjelaskan dengan data yang lengkap. Dapat kami sampaikan bahwa PDIP pendukung dan pelaksana UU KIP," ujar Gede Narayana dilansir Antara, Rabu (28/3/2018).
Menurut dia, laporan keuangan ditanggapi sensitif oleh sejumlah institusi. Ada yang bersedia membukanya dan ada juga yang tidak. "Ternyata PDIP sudah menginformasikan kepada publik secara gamblang," kata dia.
Dia menambahkan, sifat keterbukaan informasi itu ada yang tersedia setiap saat, ada yang berkala, dan ada juga info sertamerta. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.
"Dalam hal ini PDIP bisa kami jadikan contoh, bagaimana penyampaian yang detail. Sudah lebih dari cukup. Inilah yang ingin kami dapatkan," tegas Gede Narayana.
Ia menambahkan, bahwa KIP akan melakukan dua hajatan besar, pertama menyambut pemilu dengan sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang transparan. Kedua adalah monitoring dan evaluasi yang ujungnya ada pemeringkatan transparansi.
"Kami mengajak PDIP untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dua acara KIP tersebut," tuturnya.
Sementara itu, PDIP secara gamblang menyampaikan transparansi keuangan partai melalui rekening Gotong Royong sebagai wujud pengelolaan yang terbuka dan transparan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).
"PDIP bukan hanya menjalankan tanggung jawab fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan agregasi kepentingan rakyat, tapi juga terus meningkatkan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan partai," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, dalam pengelolaan keuangan partai melalui rekening gotong royong, sampai saat ini telah terkumpul dalam rekening giro sebesar Rp16 miliar dan Rp724 juta. Kemudian ada dari iuran anggota yang menjadi saldo di rekening BCA dan BRI dengan nominal hampir mencapai Rp33 miliar.
"Saldonya ada di rekening BRI Rp5,9 miliar, dan di BCA Rp16,7 miliar," jelas Hasto.
Hasto juga menyampaikan besaran nilai gotong royong iuran anggota dimulai dari Rp10.000 dan setahun minimal tiga kali iuran. Untuk iuran ini, kata Hasto, PDIP tak melihat besar kecilnya iuran, tapi kesungguhan dari kader untuk mau gotong royong dengan kesadaran.
"Kesungguhan dengan kesadaran itu menunjukkan kualitas kekaderan. Dan kami apresiasi dalam kepengurusan partai dan juga jabatan di ekskutif dan legislatif," jelasnya.
Adapun penggunaan uangnya, lanjut Hasto, dikelola dalam kegiatan yang meliputi kaderisasi, pemberdayaan perempuan, kegiatan kemasyarakatan, dan juga pengelolaan manajemen.
"Untuk pendidikan politik yang meliputi kaderisasi 50 persen, pemberdayaan perempuan 10 persen, program kerakyatan 20 persen, dan pengelolaan manajemen partai 20 persen. Dengan sistem kepartaian yang dibangun, kami percaya partai akan berdaulat dan berdiri di kaki sendiri," kata Hasto.
