Tim Editor
ERA.id - Polemik Vaksin Nusantara yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Purtanto terus mencuat. Terbaru, Vaksin Nusantara dituding menjadi ajang politisasi karena melibatkan tokoh politik.
Isu vaksin berbasis sel dendritik tersebut dipolitisasi makin santer terdengar usai sejumlah anggota dan pimpinan DPR RI serta beberapa tokoh mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta untuk menjadi relawan uji klinis fase II Vaksin Nusantara.
Padahal penelitian tersebut belum mendapat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena balik menuding balik BPOM yang sedang bermain politik. Tudingan tersebut berkaitan dengan adanya gerakan dukungan untuk BPOM daei sejumlah tokoh.
"Yang bermain politik skrng itu justru BPOM. Kan kita tahu siapa-siapa sekarang yang menggunakan narahubung tertentu, mengumpulkan para tokoh seolah olah mendukung BPOM dan mereka dzalami," ujar Melki dalam diskusi virtual di Polemik Trijaya, Sabtu (17/4/2021).
Melki juga menuding gerakan itu disponsori oleh BPOM yang sengaja mengumpulkan sejumlah tokoh-tokoh untuk mendukung lembaga tersebut. Dia menegaskan, tidak seharusnya lembaga negara ikut berpolitik.
"BPOM sudah main-main politik lho sekrang. Mereka bilang kita berpolitik, mereka yang main-main politik. DPR RI itu lembaga politik, ya kita punya keputusan dan sikap politik," kata Melki.
"Kan ini aneh. Jadi lembaga negara mengumpulkan para tokoh untuk mendukung dia, membela hal-hal yang sudah kita bongkar," imbuhnya.
Politisi Golkar ini juga menuduh Kepala BPOM Penny Lukito telah melakukan kebohongan publik terkait pernyataannya tentang 71 persen relawan Vaksin Nusantara mengalami kejadian tak dinginkan (KTD). Dia menegaskan, masalah tersebut sebelumnya sudah dilurusakan dalam rapat kerja yang digelar oleh komisinya.
Pada akhir kesimpulan rapat, menurut Melki, disepakti bahwa Vaksin Nusantara tidak bermasalah dan pantas untuk dilanjutkan penelitiannya ke uji klinis fase II.
"Ini yang bikin kisruh bukan DPR, tapi justru Kepala BPOM, apalagi bikin dukungan-dukuangan kayak model begitu, ini kan tidak benar," tegasnya.
Sebelumnya, sekitar 100 orang dari berbagai kalangan menyatakan dukungan terbuka kepada BPOM terkait pro kontra Vaksin Nusantara. Dukungan tersebut untuk menyemangati BPOM menjalankan tugasnya dalam menjamin obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat terbukti aman dan sesuai kaidah ilmiah.
Mereka yang menyatakan dukungan terdiri dari akademisi, epidemiolog, hingga tokoh politik. Misalnya seperti mantan Wakil Presiden RI Boediono, Alissa Wahid, Akmal Taher, Andreas Harsono, Ade Armando, Butet Kertaradjasa, Christine Hakim, Emil Salim, Gunawan Mohamad.Kemudian ada pula Joko Anwar, Jajang C. Noer, Pandu Riono, Ulil Abshar Abdalla, dan Tunggal Pawestri.
