Tim Editor
Rafles yakin, lantaran pemerintah telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 1 Februari hingga 30 Oktober 2018 mendatang.
"Sejauh ini jika pun ada, kebakaran tergolong kecil dan bisa langsung dipadamkan oleh satgas," kata Rafles, seperti dikutip Antara, Jumat (30/3/2018).
Sebelumnya, Sumatera Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya karhutla. Itu berkaca dari karhutla 2015 silam yang menyebabkan 700.000 hektare lahan dan hutan di lima kabupaten hangus.
Upaya ini membuahkan hasil pada 2016, dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah menekan angka karhutla hingga 97 persen. Keberhasilan ini berkat upaya deteksi dini dan kondisi cuaca yang mengalami kemarau basah.
Meski demikian, pada 2017 kasus karhutla tetap terjadi di Sumsel, namun tidak menimbulkan dampak kabut asap.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, saat itu indeks pencemaran udara tidak melebihi 300, dan jarak pandang rata-rata di atas 10 kilometer sehingga tidak ada kasus penundaan penerbangan.
Kemudian, pada 2018, pemerintah menargetkan zero karhutla karena Sumsel akan menjadi tuan rumah Asian Games ke-18.
Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan Iriansyah, penetapan lebih awal itu akan memacu semua komponen di daerah bekerja lebih awal sehingga penanganan karhutla yang mengedepankan deteksi dini dapat terlaksana.
Lanjut dia, penetapan lebih awal itu bukan hanya baik secara internal tapi juga secara eksternal mengingat Sumsel dapat mendahului daerah-daerah lain di Indonesia dalam pengajuan dana anggaran bencana.
"Bukan hanya Sumsel yang masuk rawan karhutla, ada Jambi, Riau, Kalbar, Kalsel dan dua provinsi baru yakni Aceh dan Papua. Semua daerah itu mengajukan permintaan sarana dan prasarana. Jika Sumsel mengajukan lebih dahulu maka dapat diplot duluan," katanya.
