Kala Elite Bicara Tata Kelola Sumber Daya Alam

Tim Editor

Pengelolaan hutan (Sumber: DLHK Sulsel)

Jakarta, era.id - Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto menyebut pemerintah gagal mengelola sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan masyarakat luas.

Menurut Prabowo, elite bangsa --yang merujuk pada pemegang kepentingan di pemerintahan-- telah keliru menetapkan langkah demi langkah menuju cita-cita bangsa memanfaatkan seluruh SDA yang dimiliki untuk menyejahterakan masyarakat.

Entah bagaimana logika ini dibangun Prabowo, sebab sejatinya ia pun seorang elite. Setidaknya pernah jadi bagian dari jajaran elite bangsa, atau merujuk pada omongan Prabowo sendiri, bahwa dia adalah elite yang sudah bertaubat.

"Elite kita minta ampun deh. Gua aja kapok sama elite Indonesia," ucap Prabowo di Depok, Jawa Barat, Minggu (1/4).


Ilustrasi (era.id)

Terkait pernyataan itu, Fadli Zon, politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR menyampaikan pendapat yang senada dengan Prabowo. Menurut Fadli, ada pengkhianatan yang dilakukan elite dalam pengelolaan SDA selama ini.

Pengkhianatan yang dimaksud Fadli adalah banyaknya janji yang enggak terealisasikan. Salah satunya soal impor yang begitu sering dilakukan pemerintah. Dibukanya keran impor, kata Fadli sangat bertentangan dengan semangat memanfaatkan SDA untuk masyarakat luas.
 
"Kan itu bagian dari statement yang umum saja yang terjadi dalam semacam pengkhianatan elite lah," kata Fadli ditemui di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Senin (2/4/2018).

"Harusnya mereka (pemerintah pusat) memperbaiki dong, karena banyak janji-janji itu yang bagus, tapi jangan janji hanya tinggal janji, gitu ... Ya banyaklah (ingkar janji) gitu, ada seratus itu janjinya saya catat," tutur Fadli.

Terkait akurasi dari omongan Prabowo, Fadli enggak banyak menanggapi. Yang jelas, Fadli bilang omongan Prabowo itu didasari pada data lama, bukan data terbaru yang akurasinya jelas lebih tinggi.

"(Data) dari dulu kayaknya itu," kata Fadli.

Pengelolaan SDA saat ini

Hingga kini, berbagai permasalahan terkait pengelolaan SDA belum juga beres, meski sejumlah langkah telah dilakukan. Di sektor kehutanan misalnya, di mana supremasi hukum tengah coba diperkuat untuk mengatasi pembalakan kayu ilegal.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, selain pembalakan liar, isu perambahan hutan yang eksploitatif hingga menjaga kelestarian unsur keanekaragaman hayati jadi tantangan yang juga harus dihadapi pemerintah saat ini.

Terkait langkah pemanfaatan SDA berbasis hutan, Kementerian LHK mengaku sadar betul, setiap unsur yang ada dalam hutan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tanpa mengganggu kelestarian hutan itu sendiri.

"Menjaga hutan saat ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungannya secara fisik, namun juga bagaimana menjaga keberlangsungan manfaat hutan itu sendiri, dan khususnya agar dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya," kata Siti Nurbaya dalam keterangan yang diterima era.id, Senin (2/4/2018).


Pengelolaan sumber daya hutan dengan pelibatan masyarakat (Sumber: Kementerian LHK)

Menurut data Kementerian LHK, pemerintah telah berhasil mempersempit luas lahan kritis, dari 30.196.799 hektare di tahun 2016 menjadi 24.303.294 hektare di tahun 2017. Angka tersebut, diklaim Kementerian LHK sebagai hasil dari berbagai upaya rehabilitasi hutan yang dilakukan pemerintah, bersama berbagai pihak terkait.

Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Sekalipun dikelola, tingkat produktivitas lahan tersebut akan rendah. Lahan kritis yang tetap dimanfaatkan untuk produksi bahkan sering mendatangkan kerugian, sebab hasil produksi enggak akan bisa mengimbangi biaya produksi.

Kementerian LHK sadar betul, upaya rehabilitasi hutan, apalagi memanfaatkan hasil sumber daya dari hutan untuk kepentingan masyarakat enggak bisa dilakukan sendirian. Peran masyarakat pun sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan.

"Tidak mungkin hanya Kementerian atau Pemerintah sendirian menangani permasalahan lahan kritis di Indonesia, semua pihak harus ikut terlibat dalam upaya pemulihan lahan kritis," kata Siti Nurbaya.

"Mengingat pemerintah melalui APBN hanya mampu melakukan rehabilitasi hutan seluas 500 ribu hektare per tahun. Kerja sama pemerintah dengan berbagai instansi BUMN, sektor swasta, serta masyarakat sangat diperlukan," tambahnya.

Tag: pengelolaan sda

Bagikan: