Para korban bercerita, kebanyakan dari mereka berpenghasilan pas-pasan dan menyisihkan uang sepeser demi sepeser. Malah, ada yang menggunakan uang pensiun, demi bisa berangkat umrah. Tapi, kenyataannya, mereka malah jadi korban penipuan.
Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Alfia Reziani mengatakan, First Travel keterlaluan karena menelantarkan nasib jemaah umrah. Lebih jauh, dia menduga ada unsur kesengajaan dari peristiwa ini.
"Saya lihat di sini ada faktor kesengajaan, dan keterlaluan sekali," kata Alfia menerima korban PT First Travel, di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).
Ia mengatakan, Fraksi PDIP akan berupaya untuk membantu para jemaah menuntaskan kasus ini. Bantuan tersebut, termasuk berkomunikasi dengan pihak Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus penipuan yang dilakukan First Travel.
"Insya Allah kita juga akan mengawal proses ini, saya rasa kalau dari kita (PDIP), akan bantu," ujar Alfia.
Jamaah PT First Travel mengadu ke Fraksi PDIP (Fitria/era.id)
Senada dengan Alfia, anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Diah Pitaloka mengatakan, kasus PT First Travel ini sudah keterlaluan. Karenanya, dia meminta kasus ini diusut tuntas.
"Ini akan jadi concern di DPR dan pemerintah," kata Diah.
Diah pun meminta upaya ganti rugi korban First Travel didahulukan. Ia juga akan mendesak Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus ini.
"Jangan sampai aset sitaan diprioritaskan untuk utang," ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP menemui korban PT First Travel. (Fitria/era.id)
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, mennyebut, perlu adanya ketegasan terhadap kelalaian Kementerian Agama soal penipuan travel umrah nakal ini. Kalau perlu, kata dia, bukan hanya TGPF, tetapi juga akan dibentuk panitia khusus (pansus) travel dan umrah.
"Kalau pansus akan bisa lebih jelas pengungkapannya karena melibatkan banyak pihak dan banyak ahli. Saya pribadi akan usulkan dibentuknya pansus penipuan travel umrah," tandas Arteria.
