SKPD yang akan dirombak, kata Sandi, berkaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran. Kendati begitu, dirinya enggan menyebut SKPD mana yang dimaksud. Rencananya, pekan ini Sandi memastikan akan meng-update SKPD dengan jumlah penyerapan anggaran terkecil.
"Kita baru ada review-nya. Minggu ini nanti kita kabarkan," kata Sandi di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).
Sandi menambahkan bahwa sejauh ini penyerapan anggaran SKPD belum maksimal. Dari target 12 persen yang terserap, SKPD hanya mampu menyerap delapan persen pada triwulan pertama.
Baca Juga : RPJMD dan Pesimisme Pemberantasan Kemiskinan di Ibu Kota
Meski penyerapan tahun ini lebih baik dari tahun lalu, namun Sandi mengaku belum puas dengan pencapaian tersebut. "Meskipun dibilang sudah baik tapi kan belum tercapai," tambah Sandi.
Rendahnya penyerapan anggaran DKI Jakarta saat ini juga menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta, khususnya Fraksi Nasdem.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap RPJMD 2017-2022, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus meminta agar Pemprov DKI tak hanya sekadar mendorong pencapaian opini audit BPK, terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun harus melakukan konsolidasi internal antar SKPD agar pencapaian pembangunan dan penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan.
Selain itu, Bestari juga menyarankan agar Anies-Sandi menempatkan orang-orang yang tepat di jajaran SKPD.