"Seingat saya tidak (menyalahi aturan)," kata Tjahjo saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).
"Hanya, kalau dia kampanye, dia harus izin pada saat hari kampanye. Misalnya Senin dia kampanye, maka harus ada izin tulis. Selasa kerja lagi, Rabu kampanye juga izin. Pokoknya tiap dia melakukan kegiatan politik kampanye harus izin," jelas Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, aturan mengenai legalitas seorang pejabat daerah boleh ikut dalam timses pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang. Seharusnya, adanya keikutsertaan pejabat daerah dalam timses tidak membuat kerja mereka menjadi tumpang tindih.
"Ini kan undang-undang, kami hanya ikuti mekanisme undang-undang," ujar dia.
Lanjut Tjahjo, nantinya, detail mengenai aturan tersebut juga akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Rencananya, akan diatur mengenai izin pejabat daerah dalam berkampanye, termasuk kampanye Pilkada.
"Nanti akan diatur detail oleh PKPU bagi pejabat daerah, termasuk Gubernur, Bupati, Wali Kota pada saat kampanyenya saja itu harus izin, termasuk kampanye Pilkada," tutur Tjahjo.
Sandiaga sepertinya bakal super sibuk di tahun politik ini. Di tengah permasalahan Jakarta, dia harus wara-wiri ke berbagai tempat. Dia sudah menyatakan kesiapan jadi juru kampanye pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Pilkada Jawa Tengah. Katanya itu perintah langsung dari Prabowo. Berikutnya, Sandiaga juga akan turun langsung untuk memenangkan Prabowo di Pilpres mendatang. Hanya saja, Prabowo belum juga dideklarasikan secara resmi oleh Gerindra sebagai capres.
