"Ini penting, karena publik akan bisa menilai siapa-siapa saja yang memiliki konsernitas pada isu-isu anak. Siapa saja pimpinan daerah yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak," kata Ketua KPAI Susanto di kantor KPAI, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018).
Susanto menambahkan, pemimpin daerah yang memilki perhatian lebih terhadap anak akan menentukan kualitas dan peradaban bangsa ke depannya.
"Oleh karena itu, KPAI merasa berkepentingan untuk memasukkan isu perlindungan anak di dalam materi debat pilkada," ujar Susanto.
Baca Juga : Kapolri Minta Sistem Pilkada Langsung Dievaluasi
.jpg)
Data kekerasan anak di Indonesia. (Infografis: era.id)
Baca Juga: Cawapres Jokowi, Airlangga: Habis Pilkada
Dia berharap, ke depannya usulan ini tidak hanya diterapkan pada materi debat pilkada, tetapi juga masuk ke dalam materi debat calon presiden-wakil presiden.
"Semakin kita punya pimpinan dan presiden yang ramah anak, tentu kita akan semakin baik," ucap Susanto.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, penting untuk cakada memaparkan visi dan misinya soal anak, jika terpilih sebagai kepala daerah.
Infografis sejarah Pilkada. (era.id)
"Saya setuju kita usulkan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mengusulkan materi tentang anak di dalam segmen-segmen debat (pilkada dan pemilu)," kata Zainudin yang juga ditemui di kantor KPAI.
Politikus Partai Golkar itu meyakini, KPU sebagai penyelenggara pilkada dan pemilu, termasuk penyelenggara debat, dapat merealisasikan usulan KPAI.
"KPU memberikan kira-kira apa-apa yang perlu didebatkan sudah ada batasannya, ekonomi, politik, ketahanan, kemanan, termasuk perlindungan anak, saya kira sudah bisa (diusulkan)," ujar Zainudin.
