"Akhir-akhir ini, setelah kita evaluasi, ternyata banyak masalah yang kita hadapi dan kita juga minta kepada kelompok masyarakat tokoh masyarakat untuk melihat kembali apakah pilkada langsung ini memberikan manfaat banyak pada masyarakat atau sebaliknya," kata Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/4/2018).
Bamsoet menjelaskan sejumlah tokoh telah memberikan masukan terkait sistem pilkada langsung untuk dievaluasi kembali oleh pemerintah dan DPR. Masukan itu datang dari mantan hakim konstitusi Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
"Mahfud MD menyampaikan bahwa ada baiknya pilkda langsung itu dievalusi. Kemudian juga Pak kapolri sampaikan hal yang sama," imbuh Bamsoet.
Bagi Bamsoet, dalam pelaksanaan pemilihan umum jadi representatif dari keinginan rakyat. Dia tak ingin ada perpecahan yang mungkin terjadi saat kampanye pilkada berlangsung.
"Yang pasti kita tidak ingin anak bangsa kita terpecah pecah lalu kemudian terkotak kotak, bahkan korupsi jauh makin banyak karena biaya tinggi. Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya dan belum biaya penyelenggaraaan hampir Rp18 triliun," paparnya.
Di tempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan rencana untuk merevisi ulang UU Pilkada. Sehingga tidak ada lagi calon kepala daerah yang harus terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Tadi pak Ketua DPR menawarkan bagaimana kita revisi ulang UU Pilkada dan nanti akan bisa kita bicarakan setelah pak ketua nanti akan ketemu dengan bapak presiden, akan ketemu dengan KPU, Bawaslu dan semua pihak yang ada. Intinya di situ di samping banyak hal-hal yang kita bahas bersama," ujar Tjahjo singkat.
