Usulan ini muncul setelah dia melakukan pertemuan di berbagai daerah belakangan ini dan makin matang setelah dia melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kemarin.
"Ini adalah wacana pribadi setelah saya bertemu berbagai daerah. Kita mendapat laporan dari daerah tentang dampak yang ditimbulkan dari pilkada langsung sangat merusak," ungkap Bambang di sela-sela menghadiri acara Partai Golkar di Redtop Hotel, Sabtu (7/4/2018).
Menurut politikus Partai Golkar ini, pilkada langsung sangat merusak karena menimbulkan potensi perpecahan atau tindakan koruptif.
Hal itu bisa dilihat dari maraknya calon kepala daerah yang tertangkap tangan karena melakukan politik uang menjelang Pilkada serentak 2018 nanti.
"Kami DPR mengembalikan pilihan ini kepada rakyat. Kalau rakyat menilai terlalu jauh dan manfaatnya tidak terlalu besar nanti kita evaluasi. Tapi kalau rakyat menghendaki pilkada langsung merupakan pilar demokrasi yang harus dipertahankan karena tidak ada dampak negatif maka kita teruskan," katanya.
.jpg)
(Infografis anggota DPRD yang melakukan korupsi massal/era.id)
Bambang berharap pelaksanaan pilkada lewat DPRD bisa menekan angka korupsi. Selain itu, tahapan pilkada yang memakan energi dan materi, jadi bisa dipangkas.
Bambang menilai penegak hukum dan badan pengawas juga akan lebih mudah pengawasannya karena pilkada ini dilakukan oleh anggota dewan yang terukur.
