Dengan model begini, dia berharap anggaran penyelenggaraan pilkada bisa dialihkan kepada yang lebih bermanfaat.
"Kata Mendagri, negara mengeluarkan puluhan triliun untuk pilkada. Kalau dialihkan kebutuhan rakyat Indonesia mungkin akan lebih bermanfaat," ungkap Bambang di Redtop Hotel, Sabtu (7/4/2018).
Salah satu kasus yang bisa menjadi rujukan adalah tertangkapnya Bupati Ngada, Marianus Sae dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
.jpg)
Peristiwa ini memperpanjang daftar kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Mahar politik, disebut-sebut sebagai biang keroknya.
"Ketika menjabat pasti tidak ada yg dipikirkan untuk rakyat. Mereka pasti mikit untuk kembalikan uangnya. Jika ada pemodal yang mensposori pasti kepentingan pemodal yang jadi prioritas. Dan ini sudah ada di beberapa daerah, suka atau tidak itu ada," lanjut Bambang.
Bambang berharap pilkada melalui DPRD bisa menekan angka korupsi. Tahapan pilkada yang panjang memakan energi dan materi, juga bisa dipangkas.
Politikus Golkar ini menilai penegak hukum dan badan pengawas akan lebih mudah mengawasi proses pilkda karena jumlah anggota dewan yang terukur.
(Infografis sejarah dan dasar pelaksanaan pilkada serentak/era.id)
Kami pernah membahas soal biaya pilkada. Simak liputan kami soal biaya Pilkada di Lipsus Pilkada
