PBB Pastikan Tak Akan Dukung Jokowi
PBB Pastikan Tak Akan Dukung Jokowi

PBB Pastikan Tak Akan Dukung Jokowi

By Ahmad Sahroji | 09 Apr 2018 20:42

Jakarta, era.id - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya belum menentukan arah koalisi di Pemilu 2019. Meski begitu, dirinya memastikan partainya tak akan mendukung Jokowi di Pilpres.

"Kalau PBB untuk Jokowi jelas tidak (mendukung)," kata Yusril di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Yusril menilai, sebagai kepala negara, Jokowi gagal membangun Indonesia ke arah lebih baik. Dia menyebut rasio antara utang dan pembangunan di pemerintahan Jokowi tidak berbanding lurus.

"Cukuplah satu periode kita alami. Ekonomi mundur, hutang meningkat dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas untuk apa. Jadi, pemerintah tidak pernah terbuka utang ini untuk apa. Anggaran infrastruktur tidak sebesar utang yang dipinjam. Diperkirakan utang yang ada utang bayar bunga dan pokok utang," kata dia.

Baca Juga : PAN Bantah Akan Berkoalisi dengan PDIP

Infografis 'Hitung-hitungan Suara'. (era.id)

Mantan Menkumham era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga mengaku terluka setelah gugatannya terkait ambang batas pencalonan capres (presidential threshold) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, saat ini Jokowi sudah didukung menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem, Hanura, Golkar, PPP, PSI, dan PDI Perjuangan.

Baca Juga : PDIP Tak Akan Lawan Kotak Kosong

Lembaga Survei Political Communication Institute (Polcomm) merilis hasil survei mengenai kemungkinan munculnya poros ketiga dalam Pilpres 2019. Wacana poros ketiga tersebut, menurut survei akan muncul dari Partai Demokrat, PAN, dan PKB.

Dari hasil survei ditemukan 37,47 persen responden yang menginginkan adanya tiga pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019. Sementara 41,15 pesen responden menjawab ingin ada dua pasangan calon (paslon), 13,50 persen menjawab tidak tahu, dan 7,78 persen ingin satu paslon saja. 

"Survei Polcomm juga bertanya apakah poros ketiga akan terbentuk 30,45 persen menjawab akan terbentuk; 20,19 persen tidak yakin terbentuk, dan mayoritas responden menyatakan tidak tahu sebesar 49,36 persen," kata Direktur Polcomm, Heri Budianto, saat merilis hasil survei tersebut, di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Rekomendasi
Tutup