Tim Editor
"Kita akan komunikasi dengan mitra kita, kita akan cari struktur yang terbaik kita akan sosialasikan dan kordinasi dengan OJK kita ingin proses ini terbuka," kata Sandi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).
Sandi berharap langkah yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat melahirkan sebuah kebijakan terbaik untuk perusahaan yang telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 itu.
Orang nomor dua di DKI Jakarta itu menambahkan, pemerintah belum mengambil kebijakan mengenai investasi Pemprov DKI Jakarta di PR Delta Djakarta sebesar 26 persen.
"Ada undang-undang pasar modal yang harus dipatuhi, ada undang-undang PT, ada undang-undang keterbukaan informasi," imbuh Sandi.
Sandi juga menepis isu yang mengatakan bahwa pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta dari PT Delta Jakarta karena janji pada kampanyenya.
"Ini terlepas tentunya dari janji kampanye tapi merupakan review porfolio yang sangat normal dalam pengelolaan investasi," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan saham yang dimiliki Pemprov DKI atas PT Deltas Jakarta sebesar 26,25 persen.
Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.
Laba bersih PT Delta Djakarta pada 2013 sebesar Rp 270,4 miliar, lalu 2014 naik menjadi Rp 288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp 192 miliar. Namun, pada 2016, perusahaan mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp 254 miliar.
Sementara pada 2017 tercatat sebesar Rp 144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp 37 miliar.
