Bupati Bandung Barat Resmi Tersangka

Tim Editor

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Tasha/era.id)

    Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, sebagai tersangka dalam kasus suap. Penetapan tersebut merupakan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK di wilayah Bandung Barat, kemarin.

    "KPK meningkatkan status penanganan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tersangka sebagai berikut, diduga sebagai penerima ABB (Abu Bakar) Bupati Bandung Barat; WLW (Weti Lembanawati) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat; ADY (Adiyoti) Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (11/4/2018).

    Selain menetapkan tiga orang sebagai tersangka penerima suap, KPK juga menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat sebagai tersangka pemberi suap.

    "Dalam tangkap tangan yang digelar, KPK mengumpulkan barang bukti sebesar Rp435 juta," ungkap Saut.


    Infografis "Profil Bupati Bandung Barat Abu Bakar" (Abid Farhan Jihandoyo/era.id)

    Seperti diketahui, Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebelumnya dikabarkan sedang sakit keras dan harus menjalani rangkaian tindakan medis.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim dari KPK dan Polri sedang berada di Rumah Sakit Boromeus, Bandung, siang tadi, untuk menunggu proses kemoterapi Abu Bakar.

    "Atas dasar kemanusiaan, tim mempertimbangkan untuk tidak membawa bupati malam tadi ke Jakarta, dan meminta bupati membuat surat pernyataan, serta tim melakukan pemeriksaan awal terhadap bupati di rumah yang bersangkutan," kata Febri.

    Sebagai pihak penerima Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sedangkan, Asep sebagai pihak pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Tag: ott bupati bandung barat kpk

    Bagikan :