Padahal, tenda-tenda di jalan Jati Baru Raya seharusnya gratis digunakan pedagang. Pedagang yang ingin mendapatkan tenda-tenda tersebut hanya perlu mendaftar di Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menegah.
Adanya pungutan liar tersebut, diketahui Sandi ketika seorang mantan PKL Tanah Abang, Mona, mengadu ketika dia menghadiri acara UKM binaan Syarikat Islam di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
"Ini Pak Irwandi, (Kadis UMKM) sudah berkali-kali saya ingatkan. Dan kita kesulitan, karena ini bukan lagi dugaan tapi sudah kenyataan di lapangan bahwa ada beberapa tenda disewakan," kata Sandi, Jumat (13/4/2018).
Dengan adanya pungutan liar itu, Sandi melihat pihak yang paling dirugikan adalah pedagang kecil seperti Mona yang hanya mampu berjualan baju.
"Pedagang seperti Bu Mona dan lainnya tidak sanggup karena biayanya sampai lebaran Rp20 juta sama Rp25 juta (sekitar 3 bulan)" kata Sandi.
Baca Juga : Kebijakan Anies di Tanah Abang Dinilai Salah
Menurut Sandi, praktik penyewaan tenda itu muncul karena lahan usaha di kawasan Tanah Abang semakin diminati pedagang. Untuk menyelesaikannya, pada penataan tahap kedua Sandi akan mengubah skema lahan PKL di Tanah Abang menjadi lokasi binaan (lokbin) ataupun lokasi sementara (loksem).
"Sudah kita saja yang kelola daripada kita enggak tahu karena Pemprov DKI enggak memungut biaya. Kita saja yang mengutip uang supaya masuk ke negara untuk kebersihan, penataan, dan peningkatan kapasitas," ucap dia.
Adapun Mona yang sudah berkali-kali melapor kepada Irwandi mengaku tak kunjung ada langkah konkret penyelesaiannya. Irwandi yang saat itu berada di lokasi bersama Sandi, terpaku tidak banyak berkata dan mengaku belum menerima laporan mengenai penyewaan tenda tersebut.
Baca Juga : PKL Tanah Abang Pasrah
