Tim Editor
Beredar dua lembar surat dengan tanda tangan di atas materai Rp6000 dan tertulis nama Novanto. Surat yang diduga ditulis Novanto itu berisi tulisan menolak lengser dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.
Dalam surat tersebut, terdapat juga arahan agar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar dan permintaan agar Majelis Kehormatan Dewan tidak menggelar rapat untuk menon-aktifkannya sebagai Ketua DPR.
Surat tersebut ditulis Kamis (21/11/2017), bertepatan dengan Sidang Pleno Partai Golkar.
Saat dikonfirmasi soal surat tersebut, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan belum melihatnya.
"Mana suratnya? Saya belum lihat suratnya. Kami tidak akan terpengaruh dengan surat apapun, karena (rapat) pleno inilah yang memiliki kewenangan,” ujarnya saat ditemui di sela rapat pleno DPP Golkar, di Slipi, Jakarta Barat.
Nurdin lantas meminta wartawan mengirimkan surat tersebut dan berencana membahasnya di forum rapat. Nurdin menegaskan, rapat pleno akan mengedepankan musyawarah mufakat, sehingga tidak akan ada voting untuk pemilihan Plt Ketua Umum Golkar.
Tercatat, ada 29 pembicara yang dinyatakan telah memberikan masukan. Kata Nurdin, tidak menutup kemungkinan akan ada sejumlah pembicara lain.
"Kami membuka kesempatan seluas-luasnya. Kami akan melakukan skors lagi, sebab masih akan ada banyak pembicara yang memberikan masukan," tuturnya.
Hingga pukul 18.30, belum ada keputusan terkait pelaksana tugas (plt) ketua umum pengganti Setya Novanto yang ditahan di Rutan KPK.
