"Nanti ada beberapa Pergub. Pergub pertama soal UPT dulu, setelah itu ada Pergub lanjutan mengenai pembiayaan. Nanti ditunjuk personelnya, setelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP nol rupiah," ujar Sandi di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Selagi menunggu terbitnya Pergub, Sandi khawatir banyak calo yang memanfaatkan situasi ini. Dia takut, para calo ini mencari peruntungan dari program tersebut.
"Ini selalu menjadi tantangan. Setiap Pemprov luncurkan kebijakan, selalu terantisipasi adanyanya mungkin rekayasa (oleh) calo," sebut Sandi.
Sandi mengatakan jika ada calo yang ketahuan memperdagangkan kembali rumah DP nol rupiah setelah dibeli, maka hak kepemilikannya akan langsung dibatalkan.
"Kalau misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan kita akan langsung meng-cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventory kita, karena tidak boleh diperjualbelikan," tuturnya.
Karenanya, Sandi menginginkan Pemprov DKI dan masyarakat agar saling mengawasi dan tidak menoleransi perbuatan curang tersebut.
Setelah UPT terbentuk, warga sudah bisa memesan rumah DP nol rupiah ini. Saat ini, pemprov DKI Jakarta baru membantun rumah DP nol rupiah di Klapa Village di Pondok Kelapa, Jaktim.
Di lokasi itu, akan ada satu menara yang dibangun, terdiri dari 703 unit rumah yang diperuntukkan bagi progam tersebut. Rinciannya, 513 unit seluas 36 meter persegi berisi dua kamar, serta 190 unit seluas 21 meter persegi dengan satu kamar.
