Ia berharap, para CPNS dapat menjaga sistem birokrasi yang baik dan bebas dari korupsi. Sistem birokrasi yang baik itu, jelas Yasonna, merupakan sistem birokrasi yang baru, bersih, dan melayani rakyat.
"Perubahan mental, sikap dari birokrat kita harus sudah betul-betul menjaga dan menuju ke wilayah bebas korupsi," kata Yasonna usai memberikan kuliah umum dalam acara pencanangan Zona Integritas dan Diskusi Ilmiah Kemenkumham di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Oleh karenanya, lanjut Yasonna, dibutuhkan perubahan sikap dari seluruh aparatur negara dengan dukungan sistem yang benar. Pencanangan integritas diklaim sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya, kata Yasonna, dibarengi dengan sistem pengawasan dan penguatan, pemberian panduan , pembekalan.
"Kami berharap, melalui pencanangan (Zona Integritas) ini, (CPNS) mulai membangun langkah-langkah, dan ini sudah menjadi komitmen kita untuk mencapai tujuan," ujarnya.
Baca Juga : Indonesia di Zaman Demokrasi Baru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang juga hadir dalam acara menerangkan, Kemenkumham dan pihaknya tengah menggencarkan pencanangan zona integritas di lembaga-lembaga pemerintahan. Selain Kemenkumham, zona integritas juga sudah dilakukan di lembaga kepolisian dan Kementerian Keuangan. Ke depannya, program ini akan diterapkan di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
Asman berharap, dari program ini, terjadi sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang baik.
"(Harapannya), terjadi sistem manajemen ASN yang bagus, kinerja yang baik, pelayanan publik yang baik, bersih, dan melayani. Tidak ada lagi pungli di situ," katanya.
"Kalau ini terjadi, kan cara kerjanya sudah profesional," sambungnya.
