PPATK Minta Pemerintah Batasi Transaksi Uang Tunai

Tim Editor

    Ilustrasi (Pixabay)

    Jakarta, era.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta pemerintah melakukan pembatasan transaksi tunai di tengah masyarakat. Tujuannya mencegah sekaligus menurunkan angka tindak kejahatan suap, korupsi, politik uang, dan tindak pidana pencucian uang yang terus meningkat.

    "Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh PPATK, trend korupsi, penyuapan, dan kejahatan lain mengalami kenaikan secara signifikan," kata Direktur Kerjasama dan Humas PPATK Muhammad Salman dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (17/4/2018).

    Salman menjelaskan, sejak 2003 hingga Januari 2018 tercatat ada 4.155 hasil analisis kepada penyidik. Dari jumlah itu, 1.958 hasil analisis terindikasi korupsi dan 113 hasil analisis terindikasi tindak pidana penyuapan dengan modus uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai mata uang asing dan cek perjalanan.

    "Modus pelaku tindak pidana menggunakan transaksi tunai adalah untuk menyulitkan upaya pelacakan asal usul sumber dana, dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima," ungkap Salman.


    (Ilustrasi/Pixabay)

    Sehingga adanya pembatasan transaksi dalam bentuk tunai akan mengurangi pilihan masyarakat dan mendorong penyelesaian transaksi melalui perbankan. 

    Selain mengurangi tindak pidana korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang, kebijakan ini juga dinilai akan berimplikasi pada perekonomian. Sebagai contoh, meningkatnya aliran dana ke sistem perbankan.

    Tak hanya itu, negara juga akan menghemat biaya pencetakan uang, baik kertas maupun logam yang dapat dilakukan dari pembatasan transaksi tunai. Apalagi, pesanan cetak uang mencapai 710 juta bilyet perkeping atau 20,2 persen dengan biaya pengadaan rata-rata mengalami kenaikan ratusan miliar pertahunnya.

    Tag: ppatk

    Bagikan :