"Dewan Pakar Golkar tidak menawar-nawarkan (cawapres). Semua tergantung dengan keputusan pak Presiden. Namun, bila pak Presiden meminta dari kader Golkar, Dewan Pakar sepakat mengusung Pak Airlangga," kata Ketua Dewan Pakar Agung Laksono setelah Rapat Dewan Pakar dengan Pemimpin Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (17/4/2018).
Baca Juga : Airlangga Serahkan Cawapres kepada Jokowi
Menurutnya, Airlangga cocok dengan Jokowi karena mereka memiliki chemistry yang baik, terlebih Menteri Perindustrian tersebut cukup lama bekerja dalam kabinet Jokowi.
"Saya yakin beliau tidak akan menurunkan elektabilitas Jokowi. Bahkan malah menambah elektabilitas Jokowi," kata Agung.
(Infografis sejumlah tokoh menawarkan diri jadi cawapres Jokowi/era.id)
Namun, bila cawapres yang dipilih Jokowi bukan kader partainya, Agung mengatakan, Partai Golkar tetap mendukung pemenangan Jokowi pada Pemilu 2019.
Selain membahas mengenai hal tersebut, rapat tertutup ini juga membahas strategi bagaimana memenangkan Pilkada 2018 mendatang.
Baca Juga : Presiden Jokowi Bahas Cawapres dengan Airlangga
Golkar juga menargetkan setidaknya memegang kursi DPR kurang lebih 18 sampai 20 persen atau 25 persen suara sah untuk Pemilu 2019. Angka ini ditarget agar partai tersebut memiliki posisi strategis dalam Pemilu 2024 dan pemilu selanjutnya.
Partai Golkar sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi untuk Pemilu 2019. Selain Partai Golkar, Jokowi didukung oleh PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP dan PKB.
(Ilustrasi Jokowi/era.id)
Pada Pemilu 2019, Jokowi akan berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo diusung Partai Gerindra untuk menjadi calon presiden. PKS pun disebut-sebut bakal menyusul Partai Gerindra untuk memberikan dukungan ke Prabowo.
Sementara itu, masih ada dua partai yang belum mendeklarasikan diri. Mereka adalah PAN dan Partai Demokrat. Dua partai ini rencananya, bersama PKB akan membentuk poros ketiga. Namun, setelah PKB mendukung Jokowi, poros ini sulit terbentuk karena syarat dukungan politik yang kurang.