Tim Editor
Menurut pengakuan KPUD Jambi, pernyataan 2019 ganti presiden itu muncul dari perwakilan Partai Gerindra yang saat itu tampil dalam pagelaran.
"Dalam tampilan, salah satu parpol menyampaikan pesan itu (2019 ganti presiden) tadi, kemudian mendapatkan komplain dari yang lain. Kemudian kita minta KPU Jambi untuk menyampaikan klarifikasi," kata Hasyim saat ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018).
Dalam acara, KPUD Jambi mengundang perwakilan 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Setiap perwakilan parpol diberi kesempatan untuk menampilkan pagelaran seni dan budaya dengan durasi 10-15 menit. Mengenai konten penampilan, Hasyim menjelaskan, KPUD menyerahkannya kepada masing-masing parpol.
Baca Juga : Kaus #2019GantiPresiden, PKS: Santai Saja
Acara KPU Jambi koq bisa bicara 2019 ganti Presiden @jokowi ,gmn nih @KPU_ID @Bawaslu_RI_ netralitas masi dipertanyakan???? @PartaiSocmed @Aryprasetyo85 @Takviri pic.twitter.com/eEtBzYZcZo
— ????Della wb???????????? (@AdellaWibawa) April 22, 2018
Hasyim mengatakan, kendati telah memberikan klarifikasi, sebagai penyelenggara KPUD Jambi tetap harus bertanggung jawab. Saat ini, KPU RI tengah meminta penjelasan KPUD Jambi mengenai pengawasan konten yang ditampilkan parpol dalam pagelaran.
"Dalam pandangan kami, mestinya sudah dibicarakan sejak awal apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang layak apa yang tidak layak, apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam pagelaran budaya ini," jelas Hasyim.
Baca Juga : KPU Luncurkan Maskot dan Jingle Pemilu 2019
(Ilustrasi: era.id)
Dia menambahkan, seharusnya konten pagelaran yang diusung parpol menampilkan keunggulan masing-masing parpol tanpa menimbulkan hal-hal yang potensial menimbulkan konflik. Sebab, pagelaran budaya tersebut merupakan bentuk launching sosialisasi pemilu yang semestinya menjadi momen awal penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan pemilu.
Untuk itu, Hasyim meminta ke depannya KPUD dan peserta pemilu dapat lebih berhati-hati dalam penyelenggaraan acara menjelang maupun selama pemilu.
"Temen-temen daerah untuk berhati-hati dan ada pembicaraan lebih awal dengan semua peserta pemilu," kata Hasyim.
"Kita berharap, kegiatan seperti ini tidak terulang lagi," imbuhnya.
(Infografis: era.id)
-
Afair12 May 2018 19:51
Jelang Pilpres, KPU Perkenalkan Kotak Suara Transparan
-
Afair04 May 2018 16:47
CFD Harus Terbebas dari Deklarasi #2019GantiPresiden
-
Afair27 Apr 2018 21:39
Kontribusi Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu Rendah
-
Afair27 Apr 2018 21:19
Waktu Pembahasan Rancangan PKPU Pengaruhi Kualitas