Kontribusi Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu Rendah

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Sebanyak 172 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi telah dipilih oleh tim seleksi (Timsel). Jumlah tersebut berasal dari 16 provinsi di Indonesia.

Nama-nama yang lolos itu kemudian diserahkan timsel kepada KPU RI, untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Selanjutnya, KPU RI akan memilih setengah dari jumlah calon yang disodorkan tersebut, untuk ditetapkan sebagai anggota KPU provinsi. 

Namun demikian, dari jumlah calon yang lolos, presentase perempuan relatif kecil. Tercatat, hanya ada 30 perempuan atau 17,44 persen, sedangkan jumlah laki-laki mencapai 142 orang atau 82,5 persen.

Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah dengan kontribusi calon anggota KPUD perempuan tertinggi dengan menyumbangkan empat orang perempuan. Jumlah ini sama dengan provinsi Sulawesi Selatan. Menyusul kemudian, provinsi DKI Jakarta yang menyumbangkan tiga orang perempuan.

Baca Juga : Bahas Kerawanan, Kapolda Papua Datangi Kantor KPU


(Infografis/era.id)

Perempuan calon anggota KPU provinsi didominasi oleh mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai anggota KPU kabupaten/kota di provinsi tempat mereka mencalonkan diri.

Tercatat, ada 15 orang anggota KPU kabupaten/kota yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU provinsi. Selain itu, ada 8 orang petahana perempuan anggota provinsi yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota KPU provinsi. 

Baca Juga : KPU: Koruptor Setara Pelaku Cabul pada Anak

Minimnya kontribusi perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga terjadi pada seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi. Tercatat, hanya ada 14 perempuan yang terpilih sebagai anggota Bawaslu provinsi, dari jumlah total 75 orang dari 25 provinsi.

Keadaan ini disayangkan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang juga menjadi timsel calon anggota KPU provinsi Sulawesi Selatan, Titi Anggraini. Menurut Titi, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu merupakan lembaga yang sebenarnya sangat strategis untuk diisi oleh perempuan.

"Sebab, peran-peran strategis yang dimiliki KPU dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik perempuan di pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta," kata Titi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018). 


(Infografis/era.id)

Senada dengan Titi, Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati mengatakan, adanya kontribusi perempuan sebagai penyelenggata pemilu akan memudahkan calon legislatif perempuan untuk melakukan proses komunikasi. 

Baca Juga : KPUD Jambi Klarifikasi soal '2019 Ganti Presiden'

"Kalau penyelenggara pemilu banyak perempuan atau afirmasi perempuan bisa diakomodir, saya pikir lebih mudah bagi perempuan caleg untuk lakukan proses komunikasi lalu dapatkan akses Kita bicara soal kultur perempuan yang ada kenyamanan psikologis ketika koordinasi dengan perempuan," kata Dwi. 

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, ke depannya akan lebih memberikan penekanan kepada timsel untuk membuka peluang yang lebih besar lagi untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Meskipun, Wahyu mengaku, dalam setiap pembekalan timsel, pihaknya tak pernah luput menyampaikan peranan penting perempuan sebagai penyelenggara pemilu kepada timsel. 

"Dalam setiap pembekalan timsel kita menekankan untuk membuka peluang seluas-luasnya kepada calon-calon perempuan," ujar Wahyu.

Tag: kpu

Bagikan: