"Jadi periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas bagi anggota DPR, dilakukan seperti Pemda DKI dengan diberikan uang pengganti tunjangan rumah dinas. Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Menurut Bambang, pemberian tunjangan lebih efektif dibanding pemberian rumah dinas sebagai fasilitas yang didapat anggota DPR. "Itu lebih efektif dan lebih murah, karena percuma juga, banyak anggota DPR yang enggak menempati rumah dinas," ucapnya.
Baca Juga : Kritik DPR Bisa Dapat Motor Dilan
Namun, terkait biaya yang dikeluarkan untuk mengganti fasilitas rumah dinas menjadi uang tunjangan, Bambang mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Seperti diketahui, rumah dinas untuk para anggota DPR periode 2019-2024 bertambah menjadi 575 dari 560.
"Enggak ada, kita enggak punya harapan apa-apa, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Enggak ada kurang lebih, kaya jual beli saja," tuturnya.
Yang jadi pertanyaan, untuk apa ratusan rumah itu nantinya?
