Kontroversi Amien soal Politik pada Acara Keagamaan

Tim Editor

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Ketua Dewan Pembina PAN, Amien Rais menghadiri acara Tasyakuran Satu Tahun Ustazah Peduli Negeri di Kantor Balai Kota, Selasa (24/4) kemarin malam.

Pada sambutannya, Amien mengimbau segenap ustazah agar untuk menyisipkan politik dalam setiap ceramahnya di pengajian-pengajian yang mereka hadiri. 

"Ini Ustazah Peduli Negeri, pengajian-pengajian disisipi politik itu harus," kata Amien di Balai Kota, Gambir saat itu.

Pernyataan ini sontak menimbulkan pro kontra. Sebab, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017, ada larangan untuk berkampanye di tempat ibadah, dan/atau gedung milik pemerintah.

Apalagi, dalam sambutan itu, Amien meminta ibu-ibu pengajian yang hadir di Balai Kota saat itu, untuk aktif dalam politik khususnya dalam menggulingkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang elektabilitasnya terus menurun. 

"Kalau ibu peduli negeri pasti (peduli) Islam juga. Cuma leyeh-leyeh menunggu Allah mengambil alih is Impossible," tambah Amien.

Baca Juga : Amien Rais dan Kontroversinya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum berani menyebut apakah pembicaraan politik dan ceramah agama yang Amien di gedung milik pemerintah itu melanggar peraturan atau tidak. 

Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto ini mengatakan, politik dan agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sehingga pernyataan Amien ini mesti ditelaah lebih jauh untuk disimpulkan melanggar aturan atau tidak.

"Saya nanti cek karena saya enggak ada di situ. Tapi kalau misalnya ada pembicaraan politik saya coba cek dulu. Tapi, politik itu kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita," kata Sandi.

Sandi memang pernah mempersilakan partai politik menggunakan gedung Balai Kota untuk kegiatan olahraga, budaya dan politik. Itu dikatakan ketika dia berada di Perpustakaan Nasional menghadiri acara PKS pada 15 April 2019.

"Kalau untuk kegiatan olahraga seperti yang dilakukan hari ini oleh PKS, siapapun yang mau gunakan masyarakat Jakarta silakan," kata Sandi.



Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga membela Amien. Kata dia, politik dan agama tidak bisa dipisahkan. Sehingga, yang dilakukan Amien masih dianggap dalam tahap wajar. Wakil Ketua DPR ini menambahkan, yang dilarang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 adalah adanya unsur ajakan untuk memilih partai atau seseorang. Karenanya, kalau hanya mengutip kitab suci, menurut Fadli hal itu tidak masalah.

"Menurut saya mengimbau sesuai ayat Alquran, hadist, itu tidak ada masalah. Jangan harus dipatok tidak boleh ngomongin politik dan sebagainya," katanya.

"Nah, kalau misalkan politiknya ajakan, karena itu sudah ada aturannya. Pilih nomor sekian, itu kan hard politik gitu yah. Nah kaya begitu tidak boleh, karena sudah ada aturannya, tidak boleh di dalam masjid kampanye," tuturnya.

Baca Juga : Si Ceriwis Amien Rais

Ranah atribut keagamaan dan politik sebetulnya pernah diimbau oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dia pernah mengeluarkan 9 seruan kepada pemuka agama agar terhindar dari politik praktis dan terjebak dengan isu SARA.

"Itu rumah ibadah kita jaga kesuciannya jangan sampai digunakan oleh pihak yang terbatas pengetahuannya atau memang ada maksud tertentu untuk membenturkan antarumat beragama yang memang tidak sama keyakinannya ini dengan kendaraan politik dengan cara mempolitisasi nilai agama," ujar Lukman, Rabu (18/4) silam.

Lukman menambahkan seruan tersebut tidak hanya berlaku bagi penceramah, tetapi pengelola tempat ibadah. Dengan demikian, pengelola tempat ibadah juga sebaiknya menindak oknum penceramah yang isi ceramahnya mengadu domba, menebar fitnah, dan memprovokasi. 

Lukman juga meminta masyarakat untuk aktif dalam mengawasi tempat-tempat ibadah dari ceramah yang berisi adu domba atau menebar fitnah. 

"Jadi seruan itu tidak hanya bagi para penceramah, bagi para pengelola tempat ibadah itu tapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat hendaknya juga berpartisipasi proaktif," ujarnya.

Baca Juga : Amien Rais Bicara Politik di Balai Kota, Melanggar?

Di sisi lain, imbauan tidak menggunakan mimbar agama untuk kegiatan politik juga disuarakan oleh Ketua Masjid Sunda Kelapa, Aksa Mahmud. Dia meminta remaja masjid untuk tidak membawa partai politik ke dalam mimbar masjid.

"Saya berpesan jangan dibawa organisasi ini ke partai Politik," kata Aksa Mahmud di Perpustakaan Nasional, Minggu (15/4) lalu.

Aksa menerangkan politik dalam agama dibatasi sehingga tidak dibenarkan membawa politik ke ranah agama apalagi mimbar masjid. "Dulu kencang orang pakai mimbar bicara politik menjelekkan orang, sekarang enggak boleh," imbuh Aksa.
 

Tag: amien rais flyover pancoran gerindra pemprov dki jakarta kpu bawaslu

Bagikan: