Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212, Misbahul Anam, menyebut pertemuan PA 212 dengan Presiden adalah untuk menyampaikan informasi terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212.
"Pertemuan tersebut diharapkan agar Presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212, dan mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga negara," kata Misbahul dalam konferensi pers Tim 11 Ulama Alumni 212 di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).
Meski pertemuan tersebut dilakukan menjelang Pemilu 2019, PA 212 menegaskan, pihaknya tak berkepentingan dalam urusan politik.
Baca Juga : Intip Hasil Pertemuan Jokowi dengan PA 212
(Fitri/era.id)
"Kita tidak mengenal suhu politik, yang pasti bahwa kita fokus untuk memberikan informasi yang akurat kepada Presiden tentang fakta kriminalisasi," ujar sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212 Muhammad Al Khaththath yang juga hadir dalam konferensi pers.
Pernyataan ini juga diperkuat anggota Tim 11 Alumni 212 yang juga Ketua Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) Yusuf Muhammad Martak. Dia menyebut, pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 tak ada kaitannya dengan dukungan politik.
Baca Juga : Kedekatan Gerindra dengan Presidium 212
"Pertemuan kami tidak ada pembicaraan dukung mendukung dan lain sebagainya," tegas Yusuf.
Sementara itu, terkait pertemuan tersebut, Jokowi mengklaim, murni untuk menjalin silaturahim antarkedua pihak.
"Menjalin persaudaraan, ukhuwah kita dalam rangka menjaga persaudaraan, persatuan di antara kita," kata Jokowi.
