Basarah melihat, saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada ideologi transnasional, dengan berkembangnya paham radikalisme yang kerap menimbulkan kekerasan dan intoleransi.
"FGD dilaksankan DPP PDIP untuk mendapatkan saran, pandangan dari berbagai unsur masyarakat, stakeholders, karena saat ini di DPR masih terus dibahas rancangan revisi UU Terorisme yang masuk tahapan finalisasi dan butuh saran dari tokoh-tokoh agama," kata Basarah dalam focus group discussion (FGD) di Kantor DPP PDI-Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at (27/4/2018).
Diskusi tersebut, lanjut Basarah, juga bertujuan mencari formula bagaimana menangkal masuknya paham-paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
Baca Juga : Jokowi Teken Kerja Sama Berantas Terorisme
FGD DPP PDIP bertajuk 'Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme, Pro Kekerasan, dan Intoleransi'.
(Leo/era.id)
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, masukan yang diterima nantinya akan menjadi bahan arahan atau instruksi DPP PDIP kepada Fraksi PDIP di DPR RI yang masuk dalam panitia khusus (Pansus) RUU Terorisme.
"FGD ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat kami gunakan sebagai sasaran pijakan untuk terus mendarmabaktikan PDIP bagi bangsa dan negara" jelas Basarah.
Selain Ma'ruf Amin, hadir dalam diskusi Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Hamli, dan Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Ibnu Suhendra.
