KPK Diminta Turun Tangan di Kasus Percakapan Rini-Sofyan

Jakarta, era.id - Kementerian BUMN boleh saja membantah tidak ada urusan bagi-bagi proyek dalam percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir. Tapi Komisi Pemberantasan Korupsi tetap harus turun tangan dalam kasus ini.

Proyek yang dibicarakan Rini dan Sofyan ini diduga kuat soal Liquified Natural Gas (LNG) di Bojonegara, Serang, Banten. Proyek itu dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM) di bawah naungan Kalla Grup. Pemegang sahamnya adalah Kalla Grup dan Ari Soemarno bekerja sama dengan Mitsui dan Tokyo Gas dengan pinjaman dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation).

Kalla Grup dan Ari Soemarno hanya bermodalkan tanah di Bojonegara, sedangkan seluruh pendanaan akan ditanggung Mitsui dan Tokyo Gas.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan, semua proyek migas harusnya diawasi ketat oleh KPK. Dengan kemunculan kasus ini, Mamit berharap KPK bisa segera masuk untuk membuat terang persoalan.

"KPK kalau mau turun tangan," kata Mamit saat dihubungi, Senin (30/4/2018).

Sebenarnya, Mamit juga berharap bukan hanya KPK saja yang ikut menyelidiki kasus ini. Mulai dari Kejaksaan Agung hingga Kepolisian juga harus ikutan turun tangan.

"Ini proyek jumbo, semua yang terkait dengan BUMN dan keuangan negara, yah para penegak hukum wajib untuk turun tangan," lanjut Mamit.

Apakan DPR juga harus ikut bergerak dengan membuat pansus? Buat Mamit, lebih baik DPR menanti hasil temuan dari para penegak hukum dulu. 

"Tunggu saja dulu penyelidikan dari para penegak hukum, setelah terang benderang, baru masuk pansus," tegasnya.