Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, perlu dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki mengenai rekaman yang beredar tersebut.
"Saya kira itu bisa saja (dibentuk pansus) kalau ada inisiatif dari rekan-rekan anggota DPR ya yang merasakan bahwa ini perlu itu inisiatif dari bawah," katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Kendati demikian, saat ini tim pembentukan pansus belum bisa dibentuk karena DPR sedang masa reses.
"Ini kan masalahnya di masa reses gitu lho. Mungkin setidaknya tidak pansus ya panita kerja (panja) nanti terkait dengan hal itu," imbuh Fadli.
Baca Juga: Buntut Rekaman Rini, KPK Didorong Audit BUMN
Faldi menambahkan, jika hal tersebut menyangkut sebuah pelanggaran terhadap hukum tentu harus digali sesuai mekanisme yang ada. Dia berharap BUMN transparan termasuk segala sesuatu yang terkait dengan usahanya.
"Selama ini kesannya BUMN seperti sapi perahan saja dan diisi oleh orang-orang yang dianggap berjasa pada pemenangan presiden. Jadi saya kira ini harus dihentikanlah cara-cara seperti ini. Karena itu apa yang terjadi dengan percakapan ini ya harus didalami. Kalau terjadi pelanggaran hukum ya harus diusut," ujarnya.
Baca Juga : Buntut Rekaman Rini Soemarno, KPK Didorong Audit BUMN
Fadli tak menampik, hubungan antara DPR dengan Menteri BUMN Rini Soemarno kurang harmonis. Hal itu, terjadi setelah ada putusan dari Pansus Pelindo II yang merekomendasikan termasuk pergantian Rini sebagai Menteri BUMN.
"Tapi kan presiden mempertahankan, saya kira nanti harus bicara lagi rekan-rekan di Pansus terutama juga aspirasi di komisi VI yang menginkin walaupun itu belum bulat yah yang saya dengar harus ada proses check and balance kepada MenBUMN. Nanti kita bicarakanlah pada masa sidang ketika masuk masa sidang," tutupnya.
