PPATK Temukan Pencucian Uang dalam Kasus Novanto

Tim Editor

    Mantan Kepala PPATK Yunus Husein (Tasha/era.id)

    Jakarta, era.id - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, ada kemungkinan bagi terdakwa Setya Novanto dijerat dengan pasal pencucian uang. Kemungkinan itu muncul dengan melihat indikasi pencucian uang dalam kasus korupsi e-KTP tersebut.

    "Nantilah kita lihat. Ya indikasi-indikasi sih ada ya, indikasi. Cuman harus dibuktikan juga itu," kata Yunus Husein kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, (30/4/2018).

    Yunus mengatakan, ada sejumlah penerimaan uang yang dilakukan dalam kasus korupsi e-KTP tanpa melalui sistem perbankan yang berlaku, untuk mengurangi kecurigaan otoritas perbankan. Sehingga hal tersebut memungkinkan adanya dugaan tindak pencucian uang

    Ia juga menilai, dalam kasus pencucian uang banyak cara bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka, termasuk Novanto yang disebut punya banyak perusahaan. Meski begitu, lanjut Yunus, hukuman yang diputuskan oleh hakim dirasa sudah cukup berat bagi Novanto.

    Baca Juga : Setya Novanto Shock Divonis 15 Tahun


    (Infografis/era.id)

    "Macam-macam cara ada pake perusahaan, bisa suruh orang lain, bisa transaksi berputar-putar, bisa macam-macamlah gitu, jadi banyak tekniknya. Makanya nanti kita lihat benar cuci uang atau enggak kan gitu," jelas dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menginginkan KPK melakukan pengembangan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto. Dalam kasus ini, Novanto disebut menerima uang 7,3 juta dolar AS untuk memuluskan proyek tersebut.

    Baca Juga : Novanto Sebut Dirinya Gaptek dan Enggak Punya Modem

    "KPK kan selalu (bilang), dia (Setya Novanto) itu TPPU-nya harus jalan. Cuma sekarang ada dua mens rea pemikiran, apakah pada saat predicate crime-nya itu TPPU sudah main, gitu, jadi itu kan sudah jelas," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat, (20/4).


    (Infografis/era.id)

    Saut menegaskan, KPK juga akan menyelidiki korporasi yang diduga menampung uang jatah dari proyek pengadaan e-KTP untuk Setya Novanto.

    "Jadi apakah bersamaan TPPUnya, korporasinya, kan harus nanti pengembalian uangnya atau terpisah predicate crime-nya dulu, itu juga masih banyak harus diskusi," ungkap Saut.

    Tag: ppatk setya novanto

    Bagikan :