Jakarta,era.id - Rekaman perbincangan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang membicarakan proyek negara beredar. Pengamat ekonomi politik dari Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng menilai beredarnya rekaman itu jadi penguat dugaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap dijadikan tempat bancakan segelintir elite.
"Jika dulu hanya sebatas keuntungan BUMN, namun sekarang telah menyasar aset-aset BUMN baik melalui utang maupun privatisasi BUMN," ujar Daeng kepada era.id, Senin (30/4/2018).
Selain itu, kata Daeng, beredarnya rekaman percakapan Rini-Sofyan yang diduga membahas pembagian fee sudah mencoreng wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika tak lekas merespons tegas, maka Jokowi bakal dianggap gagal mengendalikan pembantunya.
Menurut Daeng, popularitas Jokowi bisa turun karena kasus rekaman percakapan Rini-Sofyan tersebut.
"Masyarakat merasakan BUMN sebagai bancakan dan oligarki mencari untung dari hajat hidup orang banyak, seperti impor kebutuhan pokok, perumahan rakyat, infrastruktur, dan energi," kata Daeng.
Rekaman percakapan Rini-Sofyan ini pertama kali diunggah akun instagram om_gadun, Jumat (27/4) dengan caption 'Dashyaaatttt...!!!! Mau kelanjutanhya? Om butuh 1000 likes #MafiaMigas #RIwayarpertaminakiNI'.
Akun om_gadun itu mengunggah sebuah video yang berisi rekaman percakapan dengan cover tulisan 'Rini Soemarno' dan ' Sofyan Basir'. Akun ini belakangan mengubah nama menjadi walikota_parung. Kini, akun tersebut berganti nama jadi pertahanan_sipil.
Dalam rekaman tersebut, si empunya suara perempuan yang akhirnya diakui Kementerian BUMN sebagai Rini, berbicara dengan lawannya mengenai pertemuan dengan seseorang yang disebut mereka sebagai "Pak Ari" untuk membahas pembagian fee.
Kementerian BUMN membenarkan rekaman itu, tapi membantah perbincangan tersebut membahas fee proyek tertentu. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, Rini Soemarno-Sofyan Basir bukan membahas fee melainkan diskusi rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Menurut Kementerian BUMN, rekaman tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Padahal mereka berdua, kata Imam, ingin memastikan PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.
Adapun Presiden Jokowi menyatakan belum akan menanggapi hingga jelas duduk perkara beredarnya rekaman pembicaraan Rini-Sofyan.