"Tegakan hukum secara adil. Jangan sampai terkesan ada ketidakadilan yang dibiarkan. Ini sudah jadi konsumsi publik. Kalau itu melibatkan menteri, maka ada hak prerogatif presiden untuk mendalami substansi yang dibahas," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawandi Gedung DPR, Rabu (2/5/2018).
Dia kemudian membandingkannya dengan kasus rekaman papa minta saham yang melibatkan Setya Novanto--Ketua DPR saat itu--. Dalam kasus papa minta saham, Setya terekam melakukan perbincangan dengan pihak PT Freeport Indonesia untuk membicarakan bagi-bagi saham PT Freeport Indonesia. Kasus tersebut mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Kasus Papa Minta Saham ini pun diusut oleh MKD. Karenanya, dia meminta pemerintah juga bertindak untuk mengusut rekaman Rini-Sofyan. Taufik menganalogikan, Presiden lah yang bertindak jadi MKD untuk tataran menteri.
"Papa minta saham ada MKD, lalu (Novanto) mengeluarkan diri. Kalau (rekaman Rini-Sofyan) ini diusut tuntas juga dong. Siapa pengadil menteri? Pengambil kebijakannya presiden dong," kata dia.
(Infografis petikan rekaman Rini-Sofyan/era.id)
Dia menambahkan, pemerintah akan rugi jika rekaman ini tidak diusut tuntas. Apalagi, pemerintah punya aparat hukum yang bisa digunakan untuk membantu pengusutannya.
"Yang pasti akan merugikan pemerintah sendiri. Pemerintah harus menyampaikan ini. Lewat bantuan aparat. Jangan orang per orang. Kalau lewat twitter, nanti masyarakat antipati," kata dia.
Sebelumnya, beredar rekaman perbincangan yang diduga Rini Soemarno dan Sofyan Basir terkait pembicaraan pembagian fee sebuah proyek penyediaan energi dengan melibatkan PT PLN (Persero) dan Pertamina.
Kementerian BUMN membenarkan rekaman itu. Namun membantah rekaman itu berisi pembahasan fee proyek. Kementerian BUMN pun berniat untuk mengusut penyebar rekaman tersebut.
