Baginya, momentum Hari Buruh tidak seharusnya dipolitisasi dan ada ruang lain untuk melakukan dukungan semacam itu. Pasalnya, ada banyak buruh yang aspirasi politiknya belum tentu sama dengan buruh lainnya.
“Masih ada ruang yang banyak sekali. Di lain hari yang itu terbuka sekali untuk mengampanyekan siapa calon presiden yang mau dipilih. Kalau dimanfaatkan oleh sekelompok buruh tertentu, tentu ini akan menimbulkan ketidaksenangan kelompok buruh yang lain yang aspirasi politiknya beda,” tutur Sarmuji di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (2/5).
Baca Juga : Dukung Prabowo, Buruh Minta Jatah Menteri
Sarmuji menuturkan, seharusnya Hari Buruh digunakan untuk memperjuangkan hak-haknya. Aspirasi-aspirasi yang selama ini dipendam, baginya harus dapat dikeluarkan secara total dalam satu hari aksi turun ke jalan tersebut.
“Kita berharap buruh di Hari Buruh itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan buruh itu sendiri, yakni menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan nasib dan berhubungan masa depan,” tuturnya.
Sarmuji menegaskan supaya tidak ada pihak menunggangi para buruh untuk urusan politik. Dia melihat pihak oposisi telah menempuh cara-cara yang di luar kaidah.
“Kelompok buruh itu bukan partai politik. Kelompok profesi kita jamin tidak punya aspirasi tunggal, jadi jangan sekali-sekali merasakan diri untuk menunggalkan aspirasi kaum buruh,” tegasnya.
Baca Juga : Prabowo Janji Penuhi Kontrak Politik dengan Buruh
Sarmuji menganggap, pihak oposisi kehabisan cara berkampanye menuju Pilpres 2019. Seharusnya, katanya, aktivitas politisasi semacam ini tidak terjadi dalam unjuk rasa kelompok profesi.
“Oposisi-oposisi kelihatan sekali, lawan Pak Jokowi ini kehilangan cara. Berbagai acara dicoba, tetapi elektabilitas Pak Jokowi masih di atas 50 persen juga,” tuturnya.
Sarmuji melihat, situasi ini merupakan cara untuk menjatuhkan elektabilitas Jokowi, dengan berbagai cara yang tidak etis seperti persekusi di car free day kepada seorang wanita pendukung Jokowi pada Minggu (29/4) lalu.
“Segala kesempatan dimanfaatkan termasuk intimidasi di CFD dan sebagainya. Ini menurut saya situasi di mana pilihan lawan Pak Jokowi semakin sempit untuk mengalahkan Pak Jokowi,” tuturnya.
