"Bukan ultimatum juga bukan mendikte, tapi itu aspirasi wajar saja saling disampaikan. Karena Gerindra punya sikap politik kami juga paham, PKS juga punya sikap politik yang penting dipahami oleh semuanya," tuturnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).
Apalagi, kata Hidayat, untuk Pilpres 2019 ada persyaratan presidential threshold 20 persen. Semua partai politik, lanjutnya, tidak bisa memenuhi ambang batas 20 persen jika tidak berkoalisi, sekalipun PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2014, juga tidak bisa mencalonkan capres dan cawapres sendiri.
"Jadi kita harus saling mendengarlah, apa yang menjadi keputusan dari Gerindra, apa yang jadi keputusan partai-partai yang akan diajak berkoalisi. Kita perlu saling mendengar dan PKS sudah menyampaikan pendapatnya. Nanti bagaimana keputusannya ya kita rapat bersama," jelasnya.
Baca Juga : PDIP Hormati Elemen Buruh Dukung Prabowo Subianto
.jpg)
(Infografis/era.id)
Menurut Hidayat, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berjanji akan menggelar pertemuan dengan PKS guna membahas sosok cawapres.
Baca Juga : Saat PKS-Gerindra Tak Selamanya Bersenyawa
"Pak Prabowo waktu itu menjanjikan akan bertemu lagi dengan PKS dan kita menunggu realisasi apa yang dikomitmen oleh Prabowo," tuturnya.
Selain itu, kata Hidayat, penentuan cawapres sudah bisa dilakukan, mengingat peta politik Pilpres 2019 telah jelas, khususnya mengenai partai politik mana saja yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden.
"Hasil-hasil pilkada nanti juga akan menghadirkan peta politik yang sangat boleh atau sangat mungkin mengubah peta politik menuju Pilpres 2019. Misalnya, koalisi ini bisa mendongkrak suara sangat signifikan untuk pemenangan pilkada, berdampak terhadap Pilpres 2019," kata dia.
Baca Juga : Jokowi Senang Gerindra Usung Prabowo?
(Infografis/era.id)
