Tim Editor
Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses menilai Amien Rais seharusnya mengikuti perintah, bukan malah seolah meniadakan peran ketua umum partainya. Meski secara kultural Amien masih memegang kendali di PAN, namun secara struktural, Zulkfili Hasan adalah pimpinan PAN yang memegang kendali sebagai ketua umum.
"Seharusnya Amien Rais dengar arahan Zulkifli Hasan bukan mendengar syahwat politiknya. Saya melihatnya Amien Rais galau dan setiap pernyataan tidak mempertimbangkan arus publik," kata Maksimus, saat dihubungi era.id, Senin (7/5/2018) malam.
Baca Juga : PAN: Kader Lebih Enjoy ke Amien Dibanding Zulkifli
Belakangan ini, Amien Rais makin rajin menyikapi kebijakan pemerintah dengan kritis. Sejumlah kritik Amien pun sudah dibantah pemerintah. Ini berbeda dengan sikap Zulkifli yang menyatakan masih berada di koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Meski sikap dua tokoh PAN itu berbeda, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan tidak ada masalah signifikan. Dia menyatakan PAN tetap solid.
"Tak ada perbedaan antara Pak Amien Rais dan Bang Zul. Hanya beda gaya dan bahasa saja. Secara substansi kompak dan solid," ujar Viva.
Dukungan PAN pada pemerintah dipertanyakan
PAN tidak diundang dalam pertemuan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (7/5/2018). Padahal PAN masih tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Zulkifli tidak tahu kenapa PAN tidak dilibatkan dalam pertemuan itu.
"Kalau undangan itu haknya sana, kalau undangan tanya sama mas Pram (Seskab Pramono Anung) dong," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Baca Juga : PAN Tak Diundang Pertemuan Sekjen dan Setkab
Di Kantor Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sembilan sekjen partai politik pendukung pemerintah berkumpul. Mereka membahas kinerja dan capaian pemerintah Jokowi-JK serta mendiskusikan beberapa isu yang selama ini ditembakkan oleh parpol-parpol non pemerintah dan elemen masyarakat tertentu, termasuk isu TKA, kelesuan ekonomi, dan masalah penegakan hukum.
Namun, pertemuan ini diakui tidak membahas soal pemenangan Jokowi pada Pemilu 2019.
"Tidak (membahas Pemilu 2019)," kata Sekjen PPP Arsul Sani.
