Memahami Jam Kerja PNS di Bulan Ramadan

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

PNS (Sumber: Kemenpan RB)

Jakarta, era.id - Pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri selama bulan Ramadan.

Lewat Surat Edaran (SE) bernomor B.335/M.KT.02/2018 yang diterbitkan 8 Mei 2018, diatur pemberlakuan jam kerja dari Senin sampai Kamis, dengan jam kerja mulai 08.00 sampai 15.00 WIB.

Baca Juga : Rekrutmen CPNS Dibatasi Setelah Pilkada

SE yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, itu turut mengatur waktu istirahat selama 30 menit, yakni pukul 12.00-12.30 WIB. Khusus hari Jumat, diatur jam masuk pada pukul 08.00 sampai 15.30 WIB, dengan jam istirahat yang tak berubah.

Menurut Abnur, hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas ibadah puasa para ASN, TNI, dan Polri. "Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan, khususnya bagi ASN, TNI, dan Polri yang beragama Islam. Maka, jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur," kata Abnur dilansir dari Setkab, Selasa (8/5/2018).

Lebih spesifik, peraturan tersebut juga mengatur instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, maka jam masuk dimulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Untuk hari Jumat, jam masuk tetap pukul 08.00 WIB dan keluar pukul 14.30 WIB, dengan jam istirahat yang tidak berubah, yakni tetap pukul 12.00 sampai pukul 12.30 WIB.

Abnur menjelaskan, total jam kerja bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menerapkan lima hari kerja atau enam hari kerja selama bulan Ramadan adalah 32,50 jam per minggu.

“Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadan tersebut diatur oleh Pimpinan instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” ujar Abnur. 


Infografis "Jam Kerja PNS" (Sumber: Kemenpan RB)


Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Jaksa Agung Republik Indonesia; 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 9. Para Pimpinan Lembaga lainnya; 10. Para Gubernur; dan 11. Para Bupati/Wali Kota.

Tembusan Surat Edaran tersebut ditujukan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia; dan 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tag: ramadhan pns

Bagikan: