Cagub-Cawagub Maluku Utara Adu Program di Debat Terbuka

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara 2018. Debat publik tersebut digelar di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Center, Jakarta, Kamis (10/5/2018).

Dengan mengusung tema "Pembangunan Berbasis Kepulauan Menuju Kesejahteraan Rakyat" empat paslon gubernur dan wakil gubernur beradu gagasan dan program di atas panggung debat.

Keempat pasangan calon kandidat tersebut yakni paslon nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar; paslon nomor urut 2 Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin; paslon nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali; dan terakhir paslon nomor urut 4 Muhammad Kasuba dan Madjid Husen.

Pada sesi pertama, keempat paslon menyampaikan visi misinya. Paslon 1 AHM-Rivai berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta tidak melupakan sektor kesehatan dan pendidikan.

(Infografis/era.id)

"Pemerintah adalah bagian dari wadah menyalurkan yang menjadi harapan rakyat, kami yakin Maluku Utara maju dan sejahtera," urai Ahmad Hidayat Mus.

Sementara itu paslon 2 Bur-Jadi berfokus pada terwujudnya Maluku Utara yang bermartabat, berbudaya, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

Selain visi misi, paslon 2 juga memiliki program startegis. Di antaranya, membangun infrastruktur kota yang modern yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.

Adapun paslon 3 AGK-YAN megambil visi sehat, cerdas, aman, harmonis, dan berakhlakul karimah. Dengan program prioritas untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang kuat, percepatan infrastruktur, iklim investasi yang kondusif, serta mengelola pemerintahan yang baik.

(Infografis/era.id)

Untuk hadirnya transparansi keuangan di pemerintahannya, Abdul Gani Kasuba ingin menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawal keuangan pemerintah.

"Untuk itu, kami menjadikan BPK dan KPK menjadi pengawal keuangan pemerintahan Maluku Utara," urai paslon 3.

Terakhir, paslon nomor 4 berharap jika terpilih sebagai orang nomor satu di Malut akan terwujud Malut sebagai provinsi kepulauan pada tahun 2023. Selain itu menciptakan manajemen pemerintahan yang baik dan unggul.