Tim Editor
ERA.id - Politisi Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya berkomentar mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengakui terlibat bisnis tes PCR.
Dalam pernyataannya itu, Luhut menegaskan tidak mengambil untung sepeser pun dari bisnis PCR.
Menanggapi hal tersebut, Mustofa melalui akun Twitter resminya @TofaTofa_id mempertanyakan, Jika benar tidak mengambil untung, mengapa harus perusahaannya yang terlibat.
"Terus kenapa harus perusahaan dirinya yang ambil bisnisnya?," tanya Mustofa pada Jumat (5/11/2021).
Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dirinya tak bermain bisnis pemeriksaan tes polymerase chain reaction (PCR), apalagi mencari untung.
Hal tersebut merupakan respons atas dugaan Luhut terlibat bisnis tes PCR dan terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tegas Luhut seperti dikutip dari unggahan Instgram Story melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Jumat (5/11/2021).
Selain itu, Luhut juga mengklaim bahwa PT GSI didirikan bukan dengan tujuan mencari keuntungan. Melainkan untuk membantu menyediakan tes Covid-19 di Indonesia.
Apalagi, saat awal pandemi melanda, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19.
Sementara keterlibatan perusahaannya yaitu PT Toba Sejahtera, yang menjadi salah satu pemegang saham di PT GSI, menurut Luhut hanya berpartisipasi dalam pengadaan tes Covid-19 bersama sejumlah perusahaan besar.
Adapun perusahaan besar yang dimaksud antara lain yaitu Yayasan Indika Untuk Indonesia, Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan Yayasan Northstar Bhakti Persada.
"Partisipasi yang diberikan melalui Toba Sejahtera merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar," papar Luhut.
"Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal," imbuhnya.
Lebih lanjut, Luhut mengklaim PT GSI tak pernah membagi keuntungan kepada para pemegang saham. Sebaliknya, keuntungan yang didapatkan PT GSI dimanfaatkan untuk memberikan tes gratis kepada masyarakat untuk penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
"Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan termasuk di RSDC Wisma Atlet," kata Luhut.
Luhut mengaku, selama ini dia adalah orang yang kerap mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan, sehingga terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dia juga mengaku yang meminta agar tes antigen digunakan dan dijadikan syarat untuk perjalanan jarak jauh dalam negeri.
"Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," kata Luhut.
Luhut menegaskan, klarifikasinya ini untuk meluruskan disinformasi yang belakangan beredar di masyarakat. Dia tak mau ke depannya orang yang ingin membatu menjadi ragu karena takut dituding macam-macam.
Luhut berharap, ke depannya semakin banyak yang menggalang solidaritas untuk bersama-sama menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini, karena bagi saya jika yang kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu," kata Luhut.
"Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI. Dan bukankah itu semua harapakan kita bersama selama ini?" lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan, ada dua menteri di Kabinet Indonesia Maju ikut bermain di bisnis pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT-PCR).
Dua menteri yang dimaksud yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Selain menjadi menteri, keduanya juga didapuk oleh Jokowi untuk secara khusus menangani pandemi Covid-19.
Edy menjabarkan, Luhut dan Erick belakangan ketahuan terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yang diketahui menyediakan pelayanan tes Covid-19 mulai dari PCR hingga antigen.
PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra adalah entitas anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Sementara Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Di mana 6,18 persen sahamnya dimiliki oleh kakak kandung Erick Thohir yaitu Boy Thohir.
"Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat," ujar Edy seperti dikutip dari akun Facebook pribadinya pada Senin (1/11/2021).
