Tim Editor
ERA.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah terlibat dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) bersama dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Meski begitu, dia menyadari sebagai pejabat publik harus siap menerima fitnah.
"Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima fitnah," ujar Erick dikutip dari wawancara eksklusif yang diunggah di akun Instagram pribadinya @erickthohir pada Senin (15/11/2021).
Meskipun memahami risiko terkena fitnah, namun menurut Erick tuduhan itu pun harus dibuktikan. Dia bilang, tak bisa seseorang ataupun pihak tertentu menuduh tanpa disertai data yang tepat.
Terkait soal maraknya tudingan bisnis PCR yang ditujuan kepada dirinya, Erick tegas mengatakan tak pernah berbisnis di tengah pandemi Covid-19. Dia bahkan membantah ikut terlibat dalam pendirian PT GSI bersama sejumlah pengusaha lainnya.
"Konteksnya jelas, PT GSI pendiriannya saya juga tidak mengikuti, dan itu di bawah yayasan," tegas Erick.
Erick mengaku, ini bukan kali pertama dituding berbinis dan mengambil keuntungan di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, dia juga pernah dituduh bermain bisnis dalam pengadaan vaksin Covid-19 senilai Rp2,6 triliun.
Saat itu, kata Erick, memang ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk membawa 260 juta vaksin dari China dan 100 juta vaksin dari negara lain. Namun, transkasi itu langsung dilakukan antara PT Bio Farma dan perusahaan produsen vaksin asal China yaitu Sinovac.
"Nah gimana caranya untung vaksin. Orang itu transaksi langsung dari Bio Farma ke perusahaan Sinovac, tidak ada perantara. Untungnya di mana," kata Erick.
Lebih lanjut, mantan bos klub sepakbola Inter Milan itu juga meluruskan tudingan mengambil untung dari kebijakan wajib tes PCR bagi calon penumpang pesawat. Menurutnya, kebijakan itu diambil dalam rapat terbatas kabinet yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama sejumlah menteri lainnya.
Dengan begitu, menurutnya tidak mungkin apabila kebijakan yang diambil dalam rapat terbatas kabinet hanya untuk menguntungkan dirinya saja. Seluruh menteri di tengah pandemi Covid-19 ini pun tidak pernah ada yang memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri.
"Tanpa ada niat sedikitpun untuk pikiran memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala dan saya rasa bapak presiden memimpin dengan baik para menteri yang terlibat juga banyak yang bekerja 24 jam dan nawaitu nya jelas, kita pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan, karena perang melawan covid-19 ini belum selesai," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Dia mengatakan, para menteri itu terafiliasi dengan GSI, penyedia jasa tes COVID-19.
Menurutnya, perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Ia mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.
Selain itu, Edy juga menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
